Relawan Jokowi Dorong Pengungkapan Dalang Penimbun Obat Covid-19

RELAWAN Jokowi Mania (JoMan) meminta Presiden Joko Widodo menindak elite yang mengambil untung dari pandemi covid-19. Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, hanya membersihkan kriminal level bawah. Ketua JoMan Imanuel Ebenezer (Noel) mengatakan, sejauh ini, penangkapan hanya terjadi menyasar penjual eceran.

"Dalam beberapa kasus, polisi hanya menangkap penjual eceran. Paling banyak yang dijual cuma puluhan barang. Tangkap dong aktor dalang mafianya," katanya, Selasa (13/7).

Dirinya meyakini ada kelompok tertentu yang mengambil keuntungan besar berupa mafia teroganisir. Menurutnya, menyelesaikan bencana kemanusiaan tidak bisa melalui pendekatan bisnis. "Bencana pendekatannya harus pendekatan kemanusiaan bukan pendekatan bisnis yang berorientasi cari untung," tandas aktivis 98 ini.

Sementara itu, Noel juga menyoroti penjualan vaksin yang masih didominasi suplai dari Tiongkok. Seharusnya, kata Noel, vaksin bisa dipasok dari berbagai negara.

Termasuk juga perang harga rapid antigen dan PCR oleh beberapa klinik kesehatan. "Itu praktek kotor dan tidak bermoral. Seharusnya aparat kepolisian menindak tegas para klinik atau tempat-tempat yang melakukan praktik perang discount ini," tandasnya.

Sebelumnya, polres Metro Jakarta Barat yang menggerebek lokasi penimbunan obat covid-19 di sebuah ruko kompleks pergudangan Kalideres, Jakbar, Senin (12/7). Polisi melakukan penggerebekan di gudang milik PT ASA yang merupakan salah satu distributor obat.

Salah satu jenis obat yang diduga ditimbun PT ASA adalah Azithromycin, obat yang biasa digunakan untuk terapi pasien corona. Selain itu, polisi juga menemukan obat-obatan lainnya yang diduga ditimbun di gudang tersebut, di antaranya Parasetamol dan Dexamethason

Hasil penyelidikan juga menemukan bahwa distributor tersebut menjual Azithromycin 500 mg dengan harga dua kali lipat di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Total dana pandemik tahun 2020 saja mencapai 800 triliun. Tahun ini bisa melebihi dari itu. Harusnya 70 persen dana pandemik diberikan ke rakyat untuk bantuan sosial. Besarnya dana pandemk tentu akan menjadi bancakan mafia. Apalagi jika tak ada pengawasan super ketat dari penegak hukum," pungkasnya. (Ant/OL-8)