Senin 05 Juli 2021, 20:25 WIB

Jaksa Penuntut Umum tak Ajukan Kasasi atas Putusan Banding Pinangki

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Jaksa Penuntut Umum tak Ajukan Kasasi atas Putusan Banding Pinangki

MI/Susanto
Terdakwa kasus pengurusan fatwa MA Piangki Sirna Malasari menjalani persidangan

 

JAKSA penuntut umum pada kasus Pinangki Sirna Malasari menegaskan tidak akan mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memangkas hukuman Pinangki jadi 4 tahun. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budisantoso melalui pesan singkat kepada Media Indonesia.

"JPU tidak mengajukan permohonan kasasi," katanya, Senin (5/7).

Menurut Riono, JPU berpandangan bahwa putusan majelis hakim pengadilan tinggi telah mengamini tuntutan saat di pengadilan tingkat pertama. Selain itu, tidak ada alasan lain yang menguatkan untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

"JPU berpandangan bahwa tuntutan JPU telah dipenuhi dalam putusan PT, selain tidak terdapat alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP," jelas Riono.

Sebelumnya, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman mengatakan Kejaksaan memiliki kebiasaan untuk mengajukan kasasi jika Pengadilan Tinggi mengorting hukuman terdakwa di pengadilan tingkat pertama kurang dari 2/3.

"Nah yang menjadi dasar untuk menghitung 2/3-nya, itu bukan tuntutan, tapi putusan di pengadilan tingkat pertama," terang Zaenur.

Baca juga : KPK Dikirimi Karangan Bunga Usut Dugaan Korupsi Alkes Wakil Ketua DPRD Riau

Hal ini, lanjutnya, didasarkan pada kontra memori banding JPU yang telah menyetujui isi putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Oleh sebab itu, narasi yang mengatakan bahwa JPU dalam keadaan dilematis untuk mengajukan kasasi dinilai tidak berdasar.

"Yang dijadikan sebagai dasar untuk menilai putusan banding itu menggunakan putusan pertama, untuk menilai putusan pertama, menggunkan tuntutan. Bukan menilai putusan banding dengan tuntutan, itu tidak nyambung," pungkasnya.

Dalam kasus yang menyeretnya ke meja hijau, Pinangki terbukti menerima suap US$500 ribu dari Joko Tjandra agar Joko bisa kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi dua tahun berdasarkan puusan Peninjauan Kebali tanggal 11 Juni 2009.

Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung itu turut menyusun rencana aksi (action plan) terkait pelaksanaan permohonan fatwa MA melalui Kejagung. Adapun pihak lain yang terlibat adalah Joko Tjandra dan Andi Irfan Jaya.

Selain itu, Pinangki juga terbukti melakukan pencucian uang dengan cara menukarkannya ke dalam rupiah, membeli satu unit mobil BMW X5, pembayaran sewa apartemen dan dokter kecantikan di Amerika Serikat, pembayaran kartu kredit, maupun membayar sewa dua apartemen di Jakarta. (OL-7)

Baca Juga

Antara

DPR: Demokrasi Tak Berarti Sembarangan Berpendapat

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 25 September 2021, 23:00 WIB
Publik perlu mendukung Polri, untuk mengedepankan penerapan keadilan restoratif dalam kasus pelaporan Haris...
Dok MI

Gobel: Politik NasDem adalah Kesejahteraan Rakyat

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 25 September 2021, 22:24 WIB
Untuk itu, kata Gobel, Partai NasDem harus bisa menjawab kebutuhan...
Antara

Jelang Akhir Tahun, Kepolisian dan Intelijen Diminta Lebih Sigap

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 25 September 2021, 21:13 WIB
Ia menegaskan aparat keamanan tidak perlu ragu-ragu menindak pihak yang berpotensi mengganggu...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Cegah Konflik di Myanmar semakin Memburuk

Bentrokan antara pasukan perlawanan bersenjata dan militer dalam beberapa hari terakhir telah mendorong gelombang evakuasi baru di wilayah barat laut

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya