Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan merasa tidak bersalah setelah dituntut jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 5 tahun penjara dalam rasuah ekspor benih bening lobster (BBL).
Meskipun Edhy menyebut peristiwa itu merupakan kesalahan anak buahnya, ia menegaskan tetap bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di KKP.
"Sekali lagi, kesalahan mereka adalah kesalahan saya karena saya lalai. Keputusan ini, tuntutan ini akan saya jalani terus sampai besok tanggal 9 (Juli) kami mengajukan pembelaan, setelah itu ada proses putusan," ujar Edhy di luar ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/6).
Edhy berkilah baru mengetahui skenario rasuah BBL itu saat di persidangan. Ia mengatakan masih banyak hal yang bisa dilakukannya kalau benar-benar mau korupsi. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan tidak ada niat dalam hidupnya untuk korupsi atau mencuri.
Baca juga: Jaksa KPK Tuntut Edhy Prabowo 5 Tahun Bui
"Jadi teman-teman, saya tidak bermaksud untuk menutup-nutupi. Saya hanya bicara fakta kenapa saya harus ngajarin anak buah saya cari uang tapi yang kecil-kecil kalau niatnya korupsi?," ujar Edhy.
"Saya mohon doa saja proses ini saya jalani. Saya sudah 7 bulan mendekam di KPK, tidak enak, panas jauh dari keluarga," pungkasnya.
Selain menuntut majelis hakim untuk memvonis Edhy 5 tahun penjara, jaksa KPK juga menuntut agar Edhy dijatuhi denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp9,687 miliar dan US$77 ribu. Selain itu, tuntutan pidana tambahan lainnya adalah pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. (OL-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Penyidik KPK tengah mencari bukti tambahan untuk menguatkan pembuktian Yaqut dan Gus Alex dalam persidangan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved