Minggu 20 Juni 2021, 15:02 WIB

Mayoritas Masyrakat Tidak Setuju Presiden Dipilih MPR

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Mayoritas Masyrakat Tidak Setuju Presiden Dipilih MPR

Dok.MI/ilustrasi
Ilustrasi pemiihan presiden secara langsung.

 

MAYORITAS masyarakat tidak setuju apabila pemilihan presiden dilakukan melalui Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR).

Sebanyak 84,3% masyarakat tetap menginkan Pemilu Presiden (Pilpres) diadakan secara langsung.

"Sebanyak 63,6% menyatakan tidak setuju dan 20,7% bahkan menyatakan sangat tidak setuju presiden dipilih oleh MPR," ungkap Direktur Komunikasi Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Ade Armando saat memaparan secara virtual hasil survei terhadap amandemen presidensialisme dan DPD, Minggu (20/6).

Ade menuturkan, secara umum warga menilai bahwa bangsa ini sedan berjalan ke arah yang benar. Penilaian ini tidak berbeda signifikan sejak 5 tahun lalu sehingga tidak diperlukan perubahan sistem pemilihan presiden.

"Hanya 8,4% warga yang setuju presiden dipilih oleh MPR," paparnya.

Populasi survei yang dilakukan SMRC adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilu yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. "Responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1072 atau 88%. Sebanyak 1072 responden ini yang dianalisis," ungkap Ade.

Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar 3.05% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Menanggapi hasil survei tersebut, dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat atau yang akrab disapa Rerie menjelaskan bahwa masyarakat mengininkan sistem presidensial yang lebih kuat. Hal itu dapat dilihat dari mayoritas jawaban publik yang tidak ingin sistem pemilihan presiden berubah.

"Masyarkat tetap menjadi pihak-pihak yang mempunyai kuasa utama atas terpilihya presiden," paparnya. (Uta/OL-09)

Baca Juga

DOK Iluni UI

Iluni UI Luncurkan Gerakan Kohesi Kebangsaan

👤Widhoroso 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 22:39 WIB
KETUA Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Andre Rahadian mendorong agar semangat Sumpah Pemuda menjadi penggerak dalam...
Antara

KPK Usut Kasus Dana Insentif Daerah Kabupaten Tabanan Bali

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 21:58 WIB
Kasus itu merupakan pengembangan dari perkara mantan pegawai Kementerian Keuangan Yaya...
Dok Golkar

Golkar Buka Peluang Koalisi Dengan PDIP

👤RO/Micom 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 20:15 WIB
Penentuan capres dan cawapres harus dilihat dari tingkat keterpilihan, popularitas dan elektabilitas para...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kebut Penyelesaian Sanksi WADA

Satgas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA akan bekerja lebih cepat mengingat jadwal kompetisi internasional yang padat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya