Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
ADELIN Lis, terpidana kasus korupsi dan pembalakan liar sudah dua kali menjadi buron. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun menggolongkan Adelin sebagai buronan berisiko tinggi.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Adelin pertama kali kabur dari Indonesia pada 2006. Saat itu, keberadaan Adelin berhasil terdeteksi di Tiongkok.
Leonard mengungkapkan sulitnya memulangkan Adelin ke Indonesia. Dia diduga menyewa gangster lokal untuk mengeroyok staf KBRI di Tiongkok. Adelin kemudian ditangkap di Tiongkok pada 8 September 2006, saat memperpanjang paspor sebagai pelajar.
Baca juga: Ini Dua Skenario Pemulangan Buron Adelin Lis
Setelah dilakukan pengecekan, Atase Kejaksaan di Tiongkok berupaya untuk mengembalikan Adelin. Namun sebelum hendak dikembalikan, dia mengaku sakit dan meminta diantar ke rumah sakit di wilayah Beijing. "Ketika sampai di depan rumah sakit, empat orang staf kedutaan mengalami pengeroyokan. Diduga gangster di sana," papar Leonard di Jakarta, Kamis (17/6).
Akan tetapi, upaya kaburnya Adelin berhasil digagalkan, setelah polisi setempat menangkapnya kembali. Pada 9 September 2006, Adelin dipulangkan ke Indonesia untuk menjalani persidangan atas perkaranya dalam kurun waktu 2000-2005.
Adelin kembali kabur setelah Pengadilan Negeri Medan menyatakan bebas atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada November 2007. Dalam persidangan, JPU menuntut Adelin dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Serta, pidana uang pengganti sebanyak Rp119,8 miliar dan dana reboisasi US$2,938 juta.
"Tanggal 6 November, Adelin sudah tidak ada di Indonesia," imbuh Leonard.
Baca juga: Adelin Lis tidak Ditahan sejak Otoritas Singapura Menangkapnya pada 2018
Setelah diputus bebas di pengadilan tingkat pertama, Adelin dinyatakan bersalah di tingkat kasasi yang diajukan Mahkamah Agung (MA). Lalu, MA mengabulkan permohonan JPU dan menghukum Adelin sesuai tuntutan JPU.
Pelarian Adelin yang terakhir berhasil diketahui, setelah otoritas Singapura meminta pihak KBRI Singapura memverifikasi atas paspor ganda Adelin dengan nama Hendro Leonardi. Dia ditangkap di Singapura atas kasus pada 2018, namun perkaranya baru disidangkan 2021.
Saat ini, Jaksa Agung masih berupaya memulangkan Adelin dari Singapura lewat Jakarta. Sebab, Adelin diketahui sudah mengantongi tiket pulang melalui Medan. Pihak Kejagung khawatir Adelin kabur lagi, karena belum menjalani eksekusi badan maupun membayar denda dan pidana uang pengganti.(OL-11)
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
KAI dan Kejaksaan Agung Perkuat Sinergi Pengelolaan Aset dan Pengembangan Layanan Kereta Api
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 171,9 triliun.
Berdasarkan asas Lex Favor Reo, jika terjadi perubahan perundang-undangan, maka aturan yang diberlakukan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya mengejar aktor intelektual di balik penyelundupan 2 ton narkoba Kapal Sea Dragon.
KBRI Warsawa bekerja sama dengan ASITA menghadirkan 21 pelaku industri (sellers) asal Indonesia, mulai dari operator tur hingga perwakilan hotel dari destinasi unggulan.
KBRI Warsawa memboyong empat jenama UMKM unggulan, yaitu Serlium Leathers, Ittaherl, Roka Collections, dan Umiy Lasega Batik.
Di sisi lain, Dave mengingatkan kasus penembakan tersebut jadi peringatan bagi warga negara Indonesia (WNI) lainnya. Khususnya ketika berpergian untuk tetap waspada.
Bagi WNI yang telah tinggal di Thailand selama lebih dari enam bulan, disarankan untuk melakukan lapor diri melalui portal Peduli WNI.
KBRI di Phnom Penh mengimbau seluruh WNI di Kamboja untuk menghindari atau membatasi perjalanan ke wilayah yang terdampak konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand
Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Dr. Santo Darmosumarto, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas dan transparan Pemerintah Kamboja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved