Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ADELIN Lis, terpidana kasus korupsi dan pembalakan liar sudah dua kali menjadi buron. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun menggolongkan Adelin sebagai buronan berisiko tinggi.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Adelin pertama kali kabur dari Indonesia pada 2006. Saat itu, keberadaan Adelin berhasil terdeteksi di Tiongkok.
Leonard mengungkapkan sulitnya memulangkan Adelin ke Indonesia. Dia diduga menyewa gangster lokal untuk mengeroyok staf KBRI di Tiongkok. Adelin kemudian ditangkap di Tiongkok pada 8 September 2006, saat memperpanjang paspor sebagai pelajar.
Baca juga: Ini Dua Skenario Pemulangan Buron Adelin Lis
Setelah dilakukan pengecekan, Atase Kejaksaan di Tiongkok berupaya untuk mengembalikan Adelin. Namun sebelum hendak dikembalikan, dia mengaku sakit dan meminta diantar ke rumah sakit di wilayah Beijing. "Ketika sampai di depan rumah sakit, empat orang staf kedutaan mengalami pengeroyokan. Diduga gangster di sana," papar Leonard di Jakarta, Kamis (17/6).
Akan tetapi, upaya kaburnya Adelin berhasil digagalkan, setelah polisi setempat menangkapnya kembali. Pada 9 September 2006, Adelin dipulangkan ke Indonesia untuk menjalani persidangan atas perkaranya dalam kurun waktu 2000-2005.
Adelin kembali kabur setelah Pengadilan Negeri Medan menyatakan bebas atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada November 2007. Dalam persidangan, JPU menuntut Adelin dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Serta, pidana uang pengganti sebanyak Rp119,8 miliar dan dana reboisasi US$2,938 juta.
"Tanggal 6 November, Adelin sudah tidak ada di Indonesia," imbuh Leonard.
Baca juga: Adelin Lis tidak Ditahan sejak Otoritas Singapura Menangkapnya pada 2018
Setelah diputus bebas di pengadilan tingkat pertama, Adelin dinyatakan bersalah di tingkat kasasi yang diajukan Mahkamah Agung (MA). Lalu, MA mengabulkan permohonan JPU dan menghukum Adelin sesuai tuntutan JPU.
Pelarian Adelin yang terakhir berhasil diketahui, setelah otoritas Singapura meminta pihak KBRI Singapura memverifikasi atas paspor ganda Adelin dengan nama Hendro Leonardi. Dia ditangkap di Singapura atas kasus pada 2018, namun perkaranya baru disidangkan 2021.
Saat ini, Jaksa Agung masih berupaya memulangkan Adelin dari Singapura lewat Jakarta. Sebab, Adelin diketahui sudah mengantongi tiket pulang melalui Medan. Pihak Kejagung khawatir Adelin kabur lagi, karena belum menjalani eksekusi badan maupun membayar denda dan pidana uang pengganti.(OL-11)
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Di sisi lain, Dave mengingatkan kasus penembakan tersebut jadi peringatan bagi warga negara Indonesia (WNI) lainnya. Khususnya ketika berpergian untuk tetap waspada.
Bagi WNI yang telah tinggal di Thailand selama lebih dari enam bulan, disarankan untuk melakukan lapor diri melalui portal Peduli WNI.
KBRI di Phnom Penh mengimbau seluruh WNI di Kamboja untuk menghindari atau membatasi perjalanan ke wilayah yang terdampak konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand
Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Dr. Santo Darmosumarto, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas dan transparan Pemerintah Kamboja.
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Menteri Luar Negeri Sugiono menetapkan status Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, Iran, menjadi siaga 1 imbas konflik Iran vs Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved