Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN dan Anggota Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja advokasi ke Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Kamis (10/6/2021).
Adapun Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua Komite II Hasan Basri serta Anggota Aji Mawar dan Lukky Semen selaku Senator dapil Sulteng.
Dalam kunjungan tersebut juga dilakukan pertemuan serta dialog bersama dengan pimpinan lembaga, tokoh masyarakat, agama, adat Ornop, Permippos serta kepala dese terdampak perendaman air danau terkait penggelolaan Danau Poso untuk kepentingan PLTA Sulewana.
Dalam sambutannya dihadapan peserta pertemuan Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengatakan, kehadiran Kunjungan Kerja Advokasi Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI juga melibatkan pejabat Kementerian terkait.
Pejabat kemenenterian yang turut dalam rombongan berasai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR.
Dijelaskan Hasan Basri, Kunjungan Kerja Advokasi tim dari Pusat ini merupakan tindak lanjut dari adanya aspirasi masyarakat melalui Senator Dapil Sulteng Lukky Semen. Di antaranya dari Persatuan Masyarakat Indonesia Pamona Poso (Permippos) yang meminta Komite II DPD RI melakukan advokasi ke Danau Poso.
"Kehadiran Komite II DPD RI ke Tentena ini merupakan tindak lanjut dari adanya aspirasi masyarakat. Kedatangan kami ke sini bersama kementerian terkait, guna berdialog secara langsung dengan masyarakat dan memediasi pertemuan antara PT Poso Energy dengan masyarakat daerah dan menjaring masukan atas adanya pengelolaan sumber daya alam danau Poso yang berdampak lingkungan dan sosial," kata Hasan Basri.
Sementara Senator Lukky Semen mengatakan, Komite II DPD yang datang bersama kementerian terkait menginginkan agar persoalan lingkungan dan sosial yang berdampak pengelolaan Danau Poso memberikan keadilan buat masyarakat terdampak. Khususnya bagi desa desa lingkar danau Poso yang terdampak perendaman.
Sementara Wakil Bupati Poso Yasin Mangun memberi apresiasi atas kehadiran Komite II bersama Kementerian terkait sebagai bentuk kepedulian terhadap Kabupaten Poso.
"Saya selaku Pemkab Poso berharap antara investasi yang ada di Posi berlangsung dengan aman, dan masyarakat juga mendapat manfaat yang besar. Setiap masalah yang muncul diharapkan diselesaikan secara win win solution," ujarnya.
Dalam dialog sendiri sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi kepada Komite II DPD RI.
Salah satunya Camat Pamona Tenggara Yunikson Penyami yang menyampaikan adanya perendaman air danau di beberapa desa di Pamona Tenggara sebagai dampak pengelolaan PLTA Sulawana. Sejauh ini, belum ada kompensasi dari PT Poso Energy atas terendamnya persawahan dan matinya ternak masyarakat.
Hal senada disampaikan Tokoh Agama Pdt Yombu Wuri yang berharap ada keadilan bagi masyarakat terdampak investasi PLTA Sulewana.
"Masyarakat akan bersikap baik selama keberadaan investasi tidak merugikan masyarakat. Apalagi jika masalah tidak mendapat penanganan serius. Kami memberikan apresiasi selama keadilan terhadap masyarakat diperhatikan," ujarnya.
Dalam kunjungan Kerja Advokasi ke Tentena Pimpinan dan anggota Komite II DPD berkesempatan melakukan kunjungan ke RS Sinar Kasih yang dalam proses pembangunan. Dimana RS tersebut dibangun melalui dana CSR PT Poso Energy. (RO/OL-09)
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar pelepasan pegawai purna tugas, alih tugas, dan pensiun sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian kepada institusi.
Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, memimpin acara penghormatan dan pelepasan bagi sejumlah mantan pimpinan serta pejabat Setjen DPD RI
Setjen DPD RI meraih Juara II Penghargaan Reksa Bandha 2025 pada Kategori I Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved