Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PIMPINAN dan Anggota Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja advokasi ke Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Kamis (10/6/2021).
Adapun Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua Komite II Hasan Basri serta Anggota Aji Mawar dan Lukky Semen selaku Senator dapil Sulteng.
Dalam kunjungan tersebut juga dilakukan pertemuan serta dialog bersama dengan pimpinan lembaga, tokoh masyarakat, agama, adat Ornop, Permippos serta kepala dese terdampak perendaman air danau terkait penggelolaan Danau Poso untuk kepentingan PLTA Sulewana.
Dalam sambutannya dihadapan peserta pertemuan Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengatakan, kehadiran Kunjungan Kerja Advokasi Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI juga melibatkan pejabat Kementerian terkait.
Pejabat kemenenterian yang turut dalam rombongan berasai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR.
Dijelaskan Hasan Basri, Kunjungan Kerja Advokasi tim dari Pusat ini merupakan tindak lanjut dari adanya aspirasi masyarakat melalui Senator Dapil Sulteng Lukky Semen. Di antaranya dari Persatuan Masyarakat Indonesia Pamona Poso (Permippos) yang meminta Komite II DPD RI melakukan advokasi ke Danau Poso.
"Kehadiran Komite II DPD RI ke Tentena ini merupakan tindak lanjut dari adanya aspirasi masyarakat. Kedatangan kami ke sini bersama kementerian terkait, guna berdialog secara langsung dengan masyarakat dan memediasi pertemuan antara PT Poso Energy dengan masyarakat daerah dan menjaring masukan atas adanya pengelolaan sumber daya alam danau Poso yang berdampak lingkungan dan sosial," kata Hasan Basri.
Sementara Senator Lukky Semen mengatakan, Komite II DPD yang datang bersama kementerian terkait menginginkan agar persoalan lingkungan dan sosial yang berdampak pengelolaan Danau Poso memberikan keadilan buat masyarakat terdampak. Khususnya bagi desa desa lingkar danau Poso yang terdampak perendaman.
Sementara Wakil Bupati Poso Yasin Mangun memberi apresiasi atas kehadiran Komite II bersama Kementerian terkait sebagai bentuk kepedulian terhadap Kabupaten Poso.
"Saya selaku Pemkab Poso berharap antara investasi yang ada di Posi berlangsung dengan aman, dan masyarakat juga mendapat manfaat yang besar. Setiap masalah yang muncul diharapkan diselesaikan secara win win solution," ujarnya.
Dalam dialog sendiri sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi kepada Komite II DPD RI.
Salah satunya Camat Pamona Tenggara Yunikson Penyami yang menyampaikan adanya perendaman air danau di beberapa desa di Pamona Tenggara sebagai dampak pengelolaan PLTA Sulawana. Sejauh ini, belum ada kompensasi dari PT Poso Energy atas terendamnya persawahan dan matinya ternak masyarakat.
Hal senada disampaikan Tokoh Agama Pdt Yombu Wuri yang berharap ada keadilan bagi masyarakat terdampak investasi PLTA Sulewana.
"Masyarakat akan bersikap baik selama keberadaan investasi tidak merugikan masyarakat. Apalagi jika masalah tidak mendapat penanganan serius. Kami memberikan apresiasi selama keadilan terhadap masyarakat diperhatikan," ujarnya.
Dalam kunjungan Kerja Advokasi ke Tentena Pimpinan dan anggota Komite II DPD berkesempatan melakukan kunjungan ke RS Sinar Kasih yang dalam proses pembangunan. Dimana RS tersebut dibangun melalui dana CSR PT Poso Energy. (RO/OL-09)
Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan negara dan pemerintah terhadap eksistensi DPD RI sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Ketua DPD RI menilai kemerdekaan sejati adalah ketika seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
Presiden Prabowo, kata Sultan, melalui beberapa pidato kenegaraan dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional terbukti bahwa yang disampaikan sesuai dengan nafas pasal 33 UUD 1945.
Sultan mengatakan, bantuan makanan dan selimut yang akan di-supply melalui udara tersebut akan memberikan harapan dan kehangatan bagi anak-anak di Gaza di musim dingin.
Ketua DPD RI Sultan Najamudin menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud kehadiran negara bagi masyarakat. inisiatif tersebut sejalan dengan poin keempat Asta Cita Presiden Prabowo
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved