Jumat 11 Juni 2021, 13:11 WIB

Komite II DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja Advokasi ke Tentena Poso 

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Komite II DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja Advokasi ke Tentena Poso 

Ist/DPD
Rombongan Komite II DPD RI dan wakil dari kementerian terkait melakukan kunjungan advokasi ke Tentena, Kabupaten Poso, Sulteng, Kamis (10/6)

 

PIMPINAN dan Anggota Komite II DPD RI  melakukan kunjungan kerja advokasi ke Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Kamis (10/6/2021).

Adapun Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua Komite II Hasan Basri serta Anggota Aji Mawar dan Lukky Semen selaku Senator dapil Sulteng. 

Dalam kunjungan tersebut  juga dilakukan pertemuan serta dialog bersama dengan pimpinan lembaga, tokoh masyarakat, agama, adat Ornop, Permippos serta kepala dese terdampak perendaman air danau terkait penggelolaan Danau Poso untuk kepentingan PLTA Sulewana. 

 Dalam sambutannya dihadapan peserta pertemuan Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengatakan, kehadiran Kunjungan Kerja Advokasi Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI juga melibatkan pejabat Kementerian terkait.

Pejabat kemenenterian yang turut dalam rombongan berasai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR. 

Dijelaskan Hasan Basri, Kunjungan Kerja Advokasi tim dari Pusat ini merupakan tindak lanjut dari adanya aspirasi masyarakat melalui Senator Dapil Sulteng Lukky Semen. Di antaranya dari Persatuan Masyarakat Indonesia Pamona Poso (Permippos) yang meminta Komite II DPD RI melakukan advokasi ke Danau Poso. 

 "Kehadiran Komite II DPD RI ke Tentena ini merupakan tindak lanjut dari adanya aspirasi masyarakat. Kedatangan kami ke sini bersama kementerian terkait, guna berdialog secara langsung dengan masyarakat dan memediasi  pertemuan antara PT Poso  Energy dengan masyarakat daerah dan menjaring masukan atas adanya pengelolaan sumber daya alam danau Poso yang berdampak lingkungan dan sosial," kata Hasan Basri. 

Sementara Senator Lukky Semen mengatakan, Komite II DPD yang datang bersama kementerian terkait menginginkan agar persoalan lingkungan dan sosial yang berdampak pengelolaan Danau Poso memberikan keadilan buat masyarakat terdampak. Khususnya bagi desa desa lingkar danau Poso yang terdampak perendaman. 

Sementara Wakil Bupati Poso Yasin Mangun memberi apresiasi atas kehadiran Komite II bersama Kementerian terkait sebagai bentuk kepedulian terhadap Kabupaten Poso.

"Saya selaku  Pemkab Poso berharap antara investasi yang ada di Posi berlangsung dengan aman, dan masyarakat juga mendapat manfaat yang besar. Setiap masalah yang muncul diharapkan diselesaikan secara win win solution," ujarnya. 

Dalam dialog sendiri sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi kepada Komite II DPD RI.

Salah satunya Camat Pamona Tenggara Yunikson Penyami yang menyampaikan adanya perendaman air danau di beberapa desa di Pamona Tenggara sebagai dampak pengelolaan PLTA Sulawana. Sejauh ini,  belum ada kompensasi dari PT Poso Energy atas terendamnya persawahan dan matinya ternak masyarakat. 

  Hal senada disampaikan Tokoh Agama Pdt Yombu Wuri yang berharap ada keadilan bagi masyarakat terdampak investasi PLTA Sulewana.

"Masyarakat akan bersikap baik selama keberadaan investasi tidak merugikan masyarakat. Apalagi jika masalah tidak mendapat penanganan serius. Kami memberikan apresiasi selama keadilan terhadap masyarakat diperhatikan," ujarnya. 

Dalam kunjungan Kerja Advokasi ke Tentena Pimpinan dan anggota Komite II DPD berkesempatan melakukan kunjungan ke RS Sinar Kasih yang dalam proses pembangunan. Dimana RS tersebut dibangun melalui dana CSR PT Poso Energy. (RO/OL-09)

Baca Juga

Antara

KPK Luncurkan Program Desa Antikorupsi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 01 Desember 2021, 23:27 WIB
Budaya antikorupsi diharapkan bisa lahir dari level masyarakat desa dan menyebar hingga ke tingkat lebih...
Dok nu.or.id

Usul Muktamar Daring, PCINU Pastikan Kesiapan Teknologi dan SDM

👤Media Indonesia 🕔Rabu 01 Desember 2021, 23:25 WIB
soal ketersediaan tenaga ahli, di lingkungan PCINU Jerman saja ada banyak sarjana teknologi...
Antara

KPK Dorong Desa Terapkan Tata Kelola Antikorupsi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 01 Desember 2021, 23:21 WIB
Tahun depan, ditargetkan setiap provinsi ada satu desa antikorupsi sebagai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya