Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran 2022 senilai Rp 403,9 miliar. Pengajuan tambahan anggaran tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan anggaran antara KPK dengan Komisi III DPR.
"Tentu ketika kami menyampaikan kebutuhan, kami betul-betul sangat selektif," ujar Firli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/6).
Menurut Firli, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk merealisasikan program-program prioritas nasional KPK. Secara keseluruhan total kebutuhan anggaran KPK mencapai Rp 1.496 miliar. Sementara pagu indikiatif KPK untuk tahun 2022 mencapai Rp 1.093 miliar.
Baca juga : ICW Laporkan Ketua KPK Terkait Gratifikasi Sewa Helikopter
"Bilamana kondisi keuangan negara memungkinkan maka KPK beharap dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta mendukung seluruh program priortasi nasional, KPK butuh Rp 403 miliar sebagai anggaran tambahan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Firli juga menyampaikan bahwa sepanjang menjabat sebagai Ketua KPK, lembaga antirasuah tersebut sudah melakukan 111 penyelidikan, 91 penyidikan, 75 penuntutan, 92 inkrah, dan penetapan 109 tersangka. Firli mengklaim sejak 2020 KPK telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp293,9 miliar.
"Di 2020 dari pagu anggaran Rp920,2 miliar yang kami realisasikan Rp873 miliar atau 94,87%," ujar Firli.
Sementara untuk realisasi 2021 hingga 21 Mei 2021, dari pagu anggaran Rp1,159 triliun yang terealisasi baru Rp441,8 miliar atau 38,09%. Di mana, untuk program pencegahan dan penindakan korupsi yang terealisasi baru 20,67%.
"Kekurangan anggaran ini terdiri dari belanja modal sebesar Rp370,11 miliar dan belanja barang operasional 32,95 miliar," ungkapnya. (OL-2)
Menurut rencana siang ini Minggu (31/8) sejumlah warga berangkat dengan menggunakan puluhan bus yang telah disiapkan.
KPK harus menggunakan ruang isolasi untuk menahan tersangka. Padahal, ruang itu biasanya digunakan sebagai tempat pengenalan diri dengan Rutan KPK.
Meski demikian, kendaraan itu harus tetap dikembalikan ke KPK. Tujuannya untuk menjadi barang bukti perkara.
Asep mengatakan, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, sejumlah orang sudah dibidik untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.
Noel terseret kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam pemerasan, Noel diduga menerima Rp3 miliar dan Motor Ducati.
Keputusan ini diambil untuk pegawai KPK yang biasa bekerja dari Gedung Merah Putih. Pegawai yang sedang mendapatkan tugas di luar Markas KPK tetap menyelesaikan pekerjaan seperti biasa.
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved