Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran 2022 senilai Rp 403,9 miliar. Pengajuan tambahan anggaran tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan anggaran antara KPK dengan Komisi III DPR.
"Tentu ketika kami menyampaikan kebutuhan, kami betul-betul sangat selektif," ujar Firli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/6).
Menurut Firli, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk merealisasikan program-program prioritas nasional KPK. Secara keseluruhan total kebutuhan anggaran KPK mencapai Rp 1.496 miliar. Sementara pagu indikiatif KPK untuk tahun 2022 mencapai Rp 1.093 miliar.
Baca juga : ICW Laporkan Ketua KPK Terkait Gratifikasi Sewa Helikopter
"Bilamana kondisi keuangan negara memungkinkan maka KPK beharap dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta mendukung seluruh program priortasi nasional, KPK butuh Rp 403 miliar sebagai anggaran tambahan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Firli juga menyampaikan bahwa sepanjang menjabat sebagai Ketua KPK, lembaga antirasuah tersebut sudah melakukan 111 penyelidikan, 91 penyidikan, 75 penuntutan, 92 inkrah, dan penetapan 109 tersangka. Firli mengklaim sejak 2020 KPK telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp293,9 miliar.
"Di 2020 dari pagu anggaran Rp920,2 miliar yang kami realisasikan Rp873 miliar atau 94,87%," ujar Firli.
Sementara untuk realisasi 2021 hingga 21 Mei 2021, dari pagu anggaran Rp1,159 triliun yang terealisasi baru Rp441,8 miliar atau 38,09%. Di mana, untuk program pencegahan dan penindakan korupsi yang terealisasi baru 20,67%.
"Kekurangan anggaran ini terdiri dari belanja modal sebesar Rp370,11 miliar dan belanja barang operasional 32,95 miliar," ungkapnya. (OL-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved