Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran 2022 senilai Rp 403,9 miliar. Pengajuan tambahan anggaran tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan anggaran antara KPK dengan Komisi III DPR.
"Tentu ketika kami menyampaikan kebutuhan, kami betul-betul sangat selektif," ujar Firli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/6).
Menurut Firli, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk merealisasikan program-program prioritas nasional KPK. Secara keseluruhan total kebutuhan anggaran KPK mencapai Rp 1.496 miliar. Sementara pagu indikiatif KPK untuk tahun 2022 mencapai Rp 1.093 miliar.
Baca juga : ICW Laporkan Ketua KPK Terkait Gratifikasi Sewa Helikopter
"Bilamana kondisi keuangan negara memungkinkan maka KPK beharap dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta mendukung seluruh program priortasi nasional, KPK butuh Rp 403 miliar sebagai anggaran tambahan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Firli juga menyampaikan bahwa sepanjang menjabat sebagai Ketua KPK, lembaga antirasuah tersebut sudah melakukan 111 penyelidikan, 91 penyidikan, 75 penuntutan, 92 inkrah, dan penetapan 109 tersangka. Firli mengklaim sejak 2020 KPK telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp293,9 miliar.
"Di 2020 dari pagu anggaran Rp920,2 miliar yang kami realisasikan Rp873 miliar atau 94,87%," ujar Firli.
Sementara untuk realisasi 2021 hingga 21 Mei 2021, dari pagu anggaran Rp1,159 triliun yang terealisasi baru Rp441,8 miliar atau 38,09%. Di mana, untuk program pencegahan dan penindakan korupsi yang terealisasi baru 20,67%.
"Kekurangan anggaran ini terdiri dari belanja modal sebesar Rp370,11 miliar dan belanja barang operasional 32,95 miliar," ungkapnya. (OL-2)
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Penyidik KPK tengah mencari bukti tambahan untuk menguatkan pembuktian Yaqut dan Gus Alex dalam persidangan.
KPK tahan Gus Alex terkait korupsi kuota haji. Meski membantah perintah Yaqut Cholil Qoumas, KPK sebut Gus Alex adalah representasi menteri dalam pengumpulan uang.
KPK resmi menahan eks Stafsus Menag Gus Alex terkait korupsi kuota haji. Simak detail penyimpangan kuota 50% yang merugikan jemaah reguler di sini.
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved