BNPT Minta Tambah Anggaran, termasuk untuk Terorisme di Papua

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp46 miliar untuk tahun anggaran 2021.

Sebanyak 21% atau Rp10 miliar dari total anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk penguatan sejumlah program di Papua dan Papua Barat yakni pengawasan ancaman terorisme di wilayah perbatasan Papua, pelaksanaan deradikalisasi dalam lapas khusus wilayah Papua dan Papua Barat serta identifikasi prapembinaan dan pembinaan kepada sasaran deradikalisasi di Papua dan Papua Barat.

"Ini tidak terlepas dari perubahan status KKB menjadi kelompok teroris sebagaimana diumumkan Menkopolhukam," ujar Boy dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/6).

Ia mengatakan pihaknya sedang dalam proses penyusunan usulan tambahan. BNPT pun sudah bertemu Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk membahas tambahan anggaram tersebut pada 28 Mei lalu.

"Namun sampai saat ini belum dapat persetujuan," tuturnya.

Baca juga: Alat EWS UGM Deteksi Gempa Toli-Toli 3 Hari Sebelum Kejadian

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III dari fraksi PDIP Muhammad Nurdin mengatakan BNPT harus bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada pemerintah.

"Kalau tidak diberikan, mungkin karena BNPT tidak bisa meyakinkan pemerintah dan banggar, tidak bisa memberi pemahaman, apa kepentingannya," ucap Nurdin.

Secara prinsip, ia mendukung BNPT untuk diberikan tambahan anggaran demi menanggulangi aksi-aksi teror di Tanah Air.

Hal senada diungkapkan anggota komisi III dari fraksi PAN Sarifuddin Sudding. Dalam rangka memberantas terorisme, pemerintah tidak bisa mengirit-irit anggaran.

"Saya rasa anggaran dan usulan tambahan ini tidak seberapa. Kita memang harus serius dalam penanggulanagan terorisme. Ini tindak pidana yang tiap saat bisa mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat," tandasnya.

Sedianya, tahun ini, BNPT memperoleh anggaran sebesar Rp442 miliar yang diperuntukkan untuk belanja pegawai serta belanja barang operasional dan nonoperasional.

Adapun, hingga akhir Mei, realisasi serapan sudah mencapai 35%.

Boy mengakui, sejak 2017, anggaran yang diberikan pemerintah kepada BNPT cenderung mengalami penurunan.

Pada 2017, BNPT memperoleh alokasi sebesar Rp724 miliar. Setahun berselang, anggaran lembaga dipangkas menjadi Rp544 miliar.

Setelah sempat naik kembali di 2019 ke angka Rp706 miliar, anggaran BNPT kembali dipotong di 2020 menjadi hanya 443 miliar.

Penyebab turunnya anggaran adalah karena selama tiga tahun atau sejak 2017 BNPT tidak melakukan belanja modal. Ditambah ada penghematan anggaran kementerian/lembaga akibat pandemi covid-19.(OL-4)