Sabtu 29 Mei 2021, 14:16 WIB

Wapres: Kesenjangan Informasi Bisa Ancam Persatuan dan Kesatuan

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Wapres: Kesenjangan Informasi Bisa Ancam Persatuan dan Kesatuan

DOK Setwapres RI.
Wapres Ma'ruf Amin.

 

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan pentingnya mengatasi kesenjangan informasi di dalam masyarakat Indonesia. Dengan kondisi masyarakat yang majemuk dalam hal agama, etnis, budaya, dan bahasa, isu kesenjangan informasi dapat berubah menjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan nasional apabila tidak disikapi dengan tepat dan cepat.

"Diperlukan komitmen kebangsaan dalam menghasilkan langkah-langkah terobosan untuk menghadapi tantangan tersebut," kata Ma’ruf pada acara Musyawarah Nasional VI Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) 2021, Sabtu (29/4).

Ma'ruf menyebutkan, pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di berbagai sektor kehidupan, tidak hanya memberikan banyak manfaat bagi semua orang. Di sisi lain, ICT juga membawa tantangan yang tidak ringan, seperti penyebaran konten negatif, kabar bohong (hoaks), dan penipuan. "Bahkan ICT digunakan untuk menyebarkan ajaran kekerasan dan terorisme yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," ungkapnya.

Disebutkan, salah satu penyebab kesenjangan informasi yaitu ketimpangan digital terkait dengan infrastruktur ICT dan kemampuan SDM dalam mengelola ICT. Bagi negara dan masyarakat yang mampu, mereka tidak menghadapi persoalan infrastruktur ICT seperti jangkauan dan kapasitas jaringan telekomunikasi serta kemampuan masyarakatnya untuk menciptakan program dan aplikasi digital. "Ketimpangan inilah yang disebut sebagai digital divide yang tidak hanya terjadi antarnegara, tapi juga antarkelompok masyarakat dalam satu negara," jelas Wapres.

Selain itu, Ma’ruf menjelaskan tantangan lain yang berpotensi muncul yakni derasnya aliran informasi secara cepat dan masif. Situasi ini sulit untuk dilakukan filtrasi sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada.

"Aliran informasi yang begitu cepat dan bebas, nyaris tanpa batas, baik secara jarak geografis maupun konten atau isinya. Sebagai akibatnya, otoritas institusi-institusi negara, pemerintahan, pendidikan, maupun pranata dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat tidak dapat lagi melakukan pencegahan secara dini atau menyaring, apabila beredar suatu konten atau informasi yang tidak sesuai dan selaras dengan nilai-nilai sosial yang ada," paparnya.

Karena itu Ma’ruf mengajak peran serta berbagai organisasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan melalui jalur edukasi kepada anggota dalam menjawab tantangan di era digital saat ini. "Saya mendorong ormas-ormas keagamaan serta kedaerahan untuk mengambil peran dalam upaya bersama kita merawat persatuan dan kesatuan dengan secara aktif mengajak dan mengedukasi para anggotanya," pungkasnya. (OL-14)

Baca Juga

MI/Susanto

KPK Harap Hakim Tolak Praperadilan Angin Prayitno  

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Juli 2021, 22:13 WIB
KPK menyatakan proses hukum terhadap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak sesuai ketentuan hukum dan berharap hakim...
MI/ Susanto

KPK Perpanjang Penahanan Sri Wahyumi Manalip

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Juli 2021, 21:13 WIB
Sri Wahyumi sebelumnya menjalani hukuman penjara dua tahun terkait kasus suap proyek revitalisasi pasar Kabupaten...
Antara

Relawan Jokowi Kritik Fasilitas Isoman Mewah DPR: Nirempati

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 Juli 2021, 20:20 WIB
Bukannya ada di lini depan. Malah jadi penikmat bantuan. Entah anggotanya yang meminta atau Sekjen DPR yang punya ide pemborosan,"...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Saling Jaga dari Serangan Virus

PANDEMI covid-19 telah berdampak besar bagi warga, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan harian, seperti ojek daring, buruh harian, dan pekerja lepas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya