Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Mukhtarudin mendukung upaya restrukturisasi PT Pertamina (Persero) sejauh dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan. Ia mengatakan restrukturisasi saat ini sudah dalam tahap implementasi, tinggal bagaimana rakyat mengawasi agar restrukturisasi yang dilakukan dapat memberikan benefit kepada negara.
“Restrukturisasi yang dilakukan saya kira sudah berjalan, tinggal bagaimana proses restrukturisasi ini bisa mengefisienkan, bisa mengelola dan me-manage sumber daya yang ada pada holding dan sub-holding itu baik di hulu maupun di hilir,” terangnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi Pertamina di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).
Sebelumnya, dalam rapat tersebut Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati membeberkan restrukturisasi di internal perusahaan migas pelat merah telah mengubah struktural perusahaan. Restrukturisasi dilakukan dengan memangkas jumlah anak perusahaan dari 127 menjadi 12.
“Di bawah Pertamina ini ada enam sub holding. Jadi tadinya ada 127 anak perusahaan, sekarang dengan struktur baru ada 12 perusahaan,” kata Nicke.
Mukhtaruddin yang merupakan politikus Partai Golkar ini beranggapan, dengan struktur yang lebih ramping tentu akan memudahkan perseroan sebagai holding dalam mengelola dan menyusun rencana strategis untuk Pertamina Group. Sebab, ujarnya, anak usaha langsung ditangani oleh masing-masing subholding berdasarkan fungsi dan tugasnya.
Terlebih Mukhtaruddin menjelaskan bahwa Pertamina sebagai salah satu perusahaan besar BUMN memang diharapkan bisa terus maju. Untuk itu, legislator dapil Kalimantan Tengah tersebut berharap mereka dapat terus melakukan terobosan dan penyesuaian, serta beradaptasi dengan kemajuan dan dinamika yang berkembang di tingkat nasional dan dunia internasional.
“Ini saya kira menjadi sebuah keniscayaan bahwa sebuah organisasi harus berkembang. Sebuah organisasi harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi itu. Apalagi terlepas bahwa pertamina adalah sebuah penugasan, tetapi ini adalah harus tunduk juga dalam undang-undang perseroan terbatas karena dia adalah sebuah corporate sebuah perusahaan yang dikelola secara bisnis,” tukasnya. (RO/OL-09)
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
Seknas Fitra menyoroti laporan keuangan kuartal I 2025 PT Telkom Indonesia yang mengalami penurunan dari Rp37,4 triliun menjadi Rp36,6 triliun pada kuartal pertama 2025.
BTN siapkan restrukturisasi KPR bagi wartawan di tengah krisis industri media. Program rumah subsidi diluncurkan untuk 1.000 unit, berpeluang naik jadi 3.000.
Peningkatan kompetensi pegawai juga menjadi bagian dari strategi bisnis yang dijalankan.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk mendapat keringanan pembayaran utang senilai Rp26,3 triliun melalui kesepakatan restrukturisasi utang bersama kreditur.
Polis para nasabah tersebut pun telah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG). Namun, masih terdapat 0,3% pemegang polis Jiwasraya yang menolak skema restrukturisasi.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Sentosa mengungkapkan sebanyak 99,7% nasabah Jiwasraya telah menyetujui skema restrukturisasi polis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved