Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Mukhtarudin mendukung upaya restrukturisasi PT Pertamina (Persero) sejauh dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan. Ia mengatakan restrukturisasi saat ini sudah dalam tahap implementasi, tinggal bagaimana rakyat mengawasi agar restrukturisasi yang dilakukan dapat memberikan benefit kepada negara.
“Restrukturisasi yang dilakukan saya kira sudah berjalan, tinggal bagaimana proses restrukturisasi ini bisa mengefisienkan, bisa mengelola dan me-manage sumber daya yang ada pada holding dan sub-holding itu baik di hulu maupun di hilir,” terangnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi Pertamina di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).
Sebelumnya, dalam rapat tersebut Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati membeberkan restrukturisasi di internal perusahaan migas pelat merah telah mengubah struktural perusahaan. Restrukturisasi dilakukan dengan memangkas jumlah anak perusahaan dari 127 menjadi 12.
“Di bawah Pertamina ini ada enam sub holding. Jadi tadinya ada 127 anak perusahaan, sekarang dengan struktur baru ada 12 perusahaan,” kata Nicke.
Mukhtaruddin yang merupakan politikus Partai Golkar ini beranggapan, dengan struktur yang lebih ramping tentu akan memudahkan perseroan sebagai holding dalam mengelola dan menyusun rencana strategis untuk Pertamina Group. Sebab, ujarnya, anak usaha langsung ditangani oleh masing-masing subholding berdasarkan fungsi dan tugasnya.
Terlebih Mukhtaruddin menjelaskan bahwa Pertamina sebagai salah satu perusahaan besar BUMN memang diharapkan bisa terus maju. Untuk itu, legislator dapil Kalimantan Tengah tersebut berharap mereka dapat terus melakukan terobosan dan penyesuaian, serta beradaptasi dengan kemajuan dan dinamika yang berkembang di tingkat nasional dan dunia internasional.
“Ini saya kira menjadi sebuah keniscayaan bahwa sebuah organisasi harus berkembang. Sebuah organisasi harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi itu. Apalagi terlepas bahwa pertamina adalah sebuah penugasan, tetapi ini adalah harus tunduk juga dalam undang-undang perseroan terbatas karena dia adalah sebuah corporate sebuah perusahaan yang dikelola secara bisnis,” tukasnya. (RO/OL-09)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
HP Inc berencana memangkas hingga 6.000 karyawan secara global hingga 2028 sebagai bagian dari efisiensi dan percepatan adopsi AI.
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menetapkan dividen tunai sebesar Rp1,5 triliun kepada pemegang saham/negara setelah membukukan kinerja keuangan 2024 yang melesat.
Pergantian direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam RUPSLB pada 15 Oktober 2025 dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi.
CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan, proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih terus berlangsung.
Seknas Fitra menyoroti laporan keuangan kuartal I 2025 PT Telkom Indonesia yang mengalami penurunan dari Rp37,4 triliun menjadi Rp36,6 triliun pada kuartal pertama 2025.
BTN siapkan restrukturisasi KPR bagi wartawan di tengah krisis industri media. Program rumah subsidi diluncurkan untuk 1.000 unit, berpeluang naik jadi 3.000.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved