Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DUKUNGAN terhadap perjuangan bangsa Palestina terus mengalir, tidak terkecuali dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melaksanakan aksi simpatik bela Palestina. Pada Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh hari ini, Kamis (20/5), PKS menggelar aksi di depan kantor Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Aksi simpatik bela Palestina kali ini adalah aksi pertama di tengah pandemi, karena seluruh dunia juga melakukan aksi yang sama untuk membela bangsa Palestina yang masih dijajah oleh zionis Israel. Aksi simpatik ini, bagian dari menguatkan dukungan internasional terhadap bangsa Palestina, yang sudah turun ke jalan-jalan.
Aksi tersebut dihadiri Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS Kurniasih Mufidayati, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Aktifis Palestina Ferry Nur, Aktifis Sosial Lieus Sungkharisma dan Marwan Batubara, serta tokoh nasional lainnya.
"PKS menentang dan menolak keras apa yang dilakukan oleh zionis israel terhadap bangsa Palestina, hal ini sesuai dengan konstitusi NKRI di mana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan," ujar presiden PKS, Achmad Syaikhu.
Baca juga: Istana Pastikan Dukungan ke Palestina Tidak Pernah Berubah
Selain itu juga PKS telah melayangkan surat kepada presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengkoreksi kebijakan luar negerinya untuk memberikan hak veto terhadap kependudukan negara Israel. Hak hak warga Palestina harus dihormati sebagai warga yang merdeka.
Dalam aksi tersebut, para demonstran tidak bertemu dengan perwakilan kedutaan besar Amerika Serikat karena aturan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. Meski demikian acara tetap berlangsung di depan gedung kedubes Amerika Serikat dengan pengamanan dari pihak kepolisian.
"Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, harus juga memberikan dukungan. PKS meskipun di tengah pandemi ini salah satu bagian dari entitas politik di Indonesia juga tetap melakukan aksi turun ke jalan. Namun dengan peserta terbatas dan disiplin terhadap aturan protokol kesehatan," pungkasnya. (A-2)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved