Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
WADAH Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyetujui penonaktifan pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan. WP KPK nilai keputusan itu bisa menimbulkan persepsi buruk.
"Jangan sampai nanti timbul persepsi bahwa ada upaya melemahkan pemberantasan korupsi di republik ini," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap di Jakarta, Minggu (16/5).
WP KPK meminta kebijakan itu dibatalkan. Menurut Yudi, para pegawai berhak menjadi aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Baca juga: Amanat Undang-Undang, TWK di KPK tidak Perlu Dibatalkan
"Undang-undang merupakan komitmen dari presiden dan DPR tentang pemberantasan korupsi di Indonesia harus dipatuhi," ujar Yudi.
Yudi mengatakan beleid itu diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi undang-undang KPK. MK meminta proses alih status tidak merugikan pegawai dalam bentuk apa pun.
"Kami nyatakan bahwa peralihan pegawai KPK sudah jelas dan tidak lagi ada persepsi masing-masing, bahwa yang penting adalah pegawai KPK seluruhnya otomatis beralih menjadi ASN dan itu sudah termasuk dalam UU maupun dalam putusan MK," tegas Yudi. (OL-1)
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kementerian Pertahanan menjadwalkan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi 4.000 ASN pada April 2026.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved