Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi V DPR RI Muhammad Aras meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pengelola Bandara untuk lebih memperketat pengawasan di seluruh Bandara di Indonesia pada masa Covid-19 ini.
Ia juga mempertanyakan bagaimana pemeriksaan yang dilakukan di bandara-bandara se-Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Aras saat mengikuti tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Bandara Soekarno Hatta dalam rangka pengawasan mudik lebaran tahun 2021 sesuai dengan surat Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 tentang peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 2021 dan upaya pengendalian penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) selama bulan suci ramadhan 1442 H.
"Kita sangat menyayangkan adanya kasus Mafia Karantina yang meloloskan 5 orang Warga Negara India belum lama ini. Kemudian kami juga mendengar ada penumpang positif yang lolos di pemeriksaan di Bandara," jelas Aras saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Areal SCP Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Penerbangan, keberangkatan di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, di Banten, Jumat (7/5).
Seharusnya, sebagai bandara internasional dan menjadi pintu masuk bagi WNA ke Ibu Kota Negara, Bandara Soetta harus memiliki pemeriksaan yang ekstra ketat.
"Inikan pintu gerbangnya Indonesia. Jika pintu gerbangnya aja bobrok, orang asing akan seenaknya masuk ke negara kita, mudah memasukan barang terlarang, mencuri dan lain sebagainya. Termasuk orang yang terpapar Covid-19 bisa leluasa masuk ke negara kita," urai Aras.
Politikus Fraksi PPP ini meminta agar pemerintah dalam hal ini Kemenhub dan kementerian terkait, mengevaluasi dan segera memperketat pemeriksaan di bandara.
"Terutama di masa Pandemi Covid-19 ini, kita lihat beberapa negara tetangga sedang mengalami kasus peningkatan kasus seperti Tsunami Covid-19 di India," jelasnya.
Ia menyampaikan, Komisi V DPR RI meminta agar Kemenhub dan kementerian terkait mengusut kasus-kasus terjadi di bandara, seperti mafia karantina dan oknum-oknum petugas yang terlibat.
"Dengan ditemukan kasus mafia karantina dan lolosnya penumpang yang positif kemarin itu tidak menutup kemungkinan adanya mafia lain, bahkan lebih besar. Kami ingin ini diusut tuntas," pungkasnya. (RO/OL-09)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved