Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
AKADEMISI Universitas Cendrawasih Melyana Ratana Pungu menilai pemerintah daerah (pemda) lebih memahami kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya di wilayah Papua. Seharusnya, pemda berada di garda terdepan dalam mengurai akar masalah keamanan.
"Pemda harus mampu menangani konflik dan masalah di Papua, karena mereka yang paling tahu," ujar Melyana dalam seminar virtual, Kamis (6/5).
Menurutnya, pemda harus memberikan masukan yang sesuai dengan fakta di lapangan kepada pemerintah pusat. Sehingga, langkah yang diambil negara untuk mengatasi persoalan keamanan bisa jauh lebih efektif.
Baca juga: Soal Papua, Polri: Hanya Anggota Kelompok Teroris yang Ditindak
"Kemudian pemda bekerja sama menuntaskannya dengan pemerintah pusat. Tapi kenyataanya tidak. Pemda dan pusat sama-sama mempertahankan egonya masing-masing," imbuhnya.
Akibatnya, lanjut dia, masalah di Papua yang bermuara pada gangguan keamanan semakin tak terkendali. Padahal pemantiknya berawal dari isu pemenuhan hak dasar. Seperti, penguasaan lahan, kesempatan bekerja, hingga akses pendidikan.
"Distrust harus segera diakhiri dengan pemerintah menyelesaikan ujung pangkal masalah yang ada di Papua," pungkas Melyana.(OL-11)
Permintaan akses menuju Mushola Ar Rahman yang berada di luar area Cluster Neo Vasana, Kota Harapan Indah disarankan melalui jalan umum.
Pandi berkomitmen membangun ekosistem digital Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya saing global.
Berdasarkan data OJK, nilai transaksi kripto di Indonesia pada Mei 2025 mencapai Rp49,57 triliun, mencerminkan antusiasme publik yang terus tumbuh terhadap aset digital.
Bagi WNI yang telah tinggal di Thailand selama lebih dari enam bulan, disarankan untuk melakukan lapor diri melalui portal Peduli WNI.
Bagi Prabowo, dengan kekayaan yang melimpah, Indonesia akan selalu diganggu.
Pengumuman disampaikan Trump lewat maklumat presiden dan disertai pernyataan dalam bentuk video.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved