Masyarakat Papua Tidak Perlu Khawatir Cap Teroris Bagi KKB

DEPUTI V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardhani mengungkapkan pelabelan organisasi atau individu teroris di Papua hanya bersifat terbatas bagi mereka yang melakukan kekerasan, menimbulkan terror, perusakan fasilitas publik, dan dilakukan dengan motif politik dan gangguan keamanan sebagaimana didefinisikan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat setempat tidak khawatir dengan penetapan tersebut. "Masyarakat tidak perlu khawatir dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa," ujar Jaleswari melalui keterangan resmi, Jumat (30/4).

Ia menjelaskan penyebutan KKB sebagai organisasi teroris dimaksudkan untuk mengefektifkan tindakan penegakan hukum oleh pemerintah demi memastikan seluruh instrumen yang diatur dalam UU tindak pidana terorisme dapat dimaksimalkan.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan kerangka operasi yang komprehensif, yang memperhatikan secara ketat prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: PKS Safari Politik ke DPP Partai NasDem

Kepentingan yang utama adalah memulihkan keamanan dan menghentikan teror yang meningkat di masyarakat akhir-akhir ini.

"Pemerintah akan memastikan bahwa tindakan penegakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak akan eksesif yang bisa berdampak negatif pada masyarakat," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, strategi tersebut tentu saja akan melibatkan unsur-unsur satuan keamanan seperti Polri dan TNI dan seluruh pihak terkait lainnya.

"Menjaga keamanan di Puncak dan wilayah pegunungan tengah membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Aparat keamanan tidak bisa secara tunggal menciptakan keamanan di sana," ucap perempuan yang akrab disapa Dhani itu.

Pemerintah juga akan tetap mengedepankan penyelesaian persoalan di Papua dengan pendekatan kesejahteraan seperti mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan, rumah singgah dan listrik.

"Jika kesejahteraan masyarakat terangkat, kami yakin ruang gerak KKB akan semakin sempit. Oleh karena itu kami meminta pemerintah daerah bisa berjalan bersama pemerintah pusat untuk mempercepat berbagai pembangunan," tandasnya.(OL-4)