Selasa 27 April 2021, 23:11 WIB

Munarman Ditangkap, Publik Diminta Hormati Penegakan Hukum

Budi Ernanto | Politik dan Hukum
Munarman Ditangkap, Publik Diminta Hormati Penegakan Hukum

ANTARA/APRILLIO AKBAR
Garis dilarang melintas terpasang di pintu gerbang saat tim Densus 88 menggeledah bekas markas FPI di Jakarta, Selasa (27/4).

 

DIREKTUR Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan masyarakat harus memberikan kesempatan kepada penyidik untuk memeriksa Munarman dalam 7 x 24 jam.

Munarman yang merupakan eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), ditangkap pada Selasa (27/4) atas dugaan terlibat kegiatan baiat/pengambilan sumpah setia di Jakarta, Medan, dan Makassar beberapa tahun yang lalu. Kegiatan itu diduga dapat mengarah pada aksi radikalisme teroris.

Edi pun yakin polisi memiliki bukti yang cukup dalam menangkap Munarman. "Kita yakin polisi punya bukti yang cukup. Polri tidak pernah mundur untuk menangkap siapapun jika terbukti melanggar hukum," kata Edi dalam keterangannya, Selasa (27/4).

Terpisah, anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta menjelaskan bahwa penangkapan seseorang dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme berbeda dengan tindak pidana biasa. Penangkapan seseorang dalam kasus tindak pidana biasa hanya 1x24 jam.

Baca juga: Munarman Ditangkap, Pengamat : Densus 88 Punya Bukti Kuat

Sedangkan dalam kasus terorisme seperti diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang (UU) 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindakan pidana terorisme berdasarkan bukti penerimaan yang cukup untuk waktu paling lama 14 hari. Pasal 28 ayat (2) mengatur, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk waktu tujuh hari kepada ketua pengadilan negeri setempat.

"Sehingga punya 21 hari kalau dihitung secara keseluruhan. Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 2018, polisi punya kewenangan menangkap paling lama 21 hari. Inilah keleluasaan yang diberikan UU Pemberantasan Teroris kepada kepolisian. Itulah kelebihan kewenangan yang dimiliki, ketimbang tindak pidana lain," kata Wayan, Selasa (27/4/2021).

Wayan pun membeberkan Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Wayan mengatakan, dalam Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Syarat penangkapan adalah harus ada bukti permulaan cukup.

"Apa bukti permulaan cukup? Itu ada di putusan MK 21/2014. Harus minimal ada dua alat bukti. Oleh karena itu, polisi pasti terikat dengan ini," kata Wayan.

Bukti permulaan yang cukup diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Ada lima jenis alat bukti dalam KUHAP. Menurut Wayan, suka atau tidak, yakin atau tidak, polisi pasti memiliki dua alat bukti. Namun, kata dia, alat bukti itu tentu akan dibuka di pengadilan.

"Polisi harus punya alat bukti itu. Berdasarkan praktek, memang polisi sudah menyiapkan ini (alat bukti). Kalau enggak, kan akan dituntut praperadilan. Pasti polisi enggak gegabah, apalagi menyangkut tokoh," tegas Wayan. (R-3)

Baca Juga

Ist

PB HMI Daftarkan Diri Sebagai Lembaga Pemantau Pemilu dari Bawaslu

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 13:13 WIB
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) resmi mendaftar sebagai lembaga pemantau Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum...
MI/Adam Dwi

Pengacara Ferdy Sambo Bantah Beri Amplop Tebal ke LPSK

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 12:54 WIB
"Sama sekali tidak ada peristiwa itu yang terjadi sebagaimana...
ANTARA FOTO/Bayu Pratama

IKN Diusulkan Masuk dalam PPHN

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 12:47 WIB
MPR RI mengusulkan IKN dimasukkan dalam PPHN sehingga pembangunan IKN bisa dilanjutkan. Sehingga siapapun presiden RI nantinya,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya