KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil empat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam kasus dugaan suap proyek di Pemkab Indramayu.
Empat Keempat anggota DPRD Jabar itu dipanggil sebagai saksi yakni Yod Mintaraga, Eryani Sulam, Dadang Kurniawan, dan Lina Ruslinawati.
"Keempatnya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ABS (Ade Barkah Surahman)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (27/4).
KPK sebelumnya mengumumkan tersangka sekaligus menahan dua anggota DPRD Jabar terkait kasus dugaan suap pengurusan dana bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.
Kedua anggota DPRD yang menjadi tersangka itu yakni Ade Barkah Surahman (periode 2014-2019 dan 2019-2024) dan Siti Aisyah Tuti Handayani (2014-2019).
Dua legislator daerah dari Partai Golkar itu menjadi tersangka dalam pengembangan kasus yang sebelumnya menjerat eks Bupati Indramayu Supendi.
Ade dan Siti diduga menerima uang untuk mengawal dan memuluskan proposal proyek peningkatan jalan dari pengusaha Carsa ES terkait dana bantuan dari pemprov untuk Pemkab Indramayu itu.
Carsa kemudian mendapat proyek senilai Rp160,9 miliar dari dana bantuan itu. Ade diduga menerima duit Rp750 juta sedangkan Siti diduga menerima Rp1,05 miliar dalam kongkalikong itu. Ade dan Siti disebut berkali-kali juga mengontak Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk mengamankan proyek tersebut.
KPK menyangkakan Ade dan Siti dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
Adapun kasus itu terkait dengan OTT KPK pada Oktober 2019 lalu yang turut menjerat eks Bupati Indramayu Supendi. KPK saat itu menetapkan empat tersangka yakni Supendi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono, dan Carsa ES. Keempatnya telah divonis di pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam pengembangannya, KPK kemudian juga menjerat anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar (2014-2019) Abdul Rozak Muslim sebagai tersangka lantaran diduga menerima uang Rp8,5 miliar terkait dana bantuan itu. (Dhk/OL-09)
