Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan internal melalui penguatan peran Inspektorat terhadap penggunaan anggaran.
Ia menyebut lebih baik jika ada temuan kesalahan pengelolaan anggaran, ditemukan secara internal dibanding eksternal.
"Temuan internal, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau sudah eksternal susah," kata dia, saat rapat koordinasi dengan kepala dan wakil kepala daerah terpilih secara virtual, di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (14/4).
Ia juga mengingatkan kepala dan wakil kepala daerah terpilih dapat melaksanakan amanah yang diberikan masyarakat untuk memimpin daerah masing-masing dan tidak sedikit oknum kepala daerah yang tersandung masalah hukum akibat menyalahgunakan wewenang dan jabatan. "Hati-hati dan laksanakan tugas sesuai norma yang ada," ujar dia.
Selain itu, dia menekankan pemerintah daerah menerapkan sistem kerja transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi. Ia mencontohkan, Kementerian Dalam Negeri telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, katalog elektronik, dan audit keuangan berbasis audit secara elektronik.
Ia mengharapkan pemerintah daerah bisa mengembangkan metode-metode elektronik itu agar kinerja berjalan baik dan positif. "Upaya ini dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, sekaligus agar roda pemerintahan berjalan efektif dan efisien," kata dia. (Ant/OL-12)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis data unik nama terpanjang di Indonesia. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengungkap nama itu ada 79 karakter
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyebut maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah belakangan ini sebagai sebuah bencana.
Menurut Mendagri, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga pelantikan pejabat baru bisa dilakukan melalui revisi undang-undang tanpa harus menyentuh UUD 1945.
Ditjen Polpum Kemendagri menggandeng sekolah di Kota Cirebon untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan di kalangan pelajar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved