Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan internal melalui penguatan peran Inspektorat terhadap penggunaan anggaran.
Ia menyebut lebih baik jika ada temuan kesalahan pengelolaan anggaran, ditemukan secara internal dibanding eksternal.
"Temuan internal, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau sudah eksternal susah," kata dia, saat rapat koordinasi dengan kepala dan wakil kepala daerah terpilih secara virtual, di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (14/4).
Ia juga mengingatkan kepala dan wakil kepala daerah terpilih dapat melaksanakan amanah yang diberikan masyarakat untuk memimpin daerah masing-masing dan tidak sedikit oknum kepala daerah yang tersandung masalah hukum akibat menyalahgunakan wewenang dan jabatan. "Hati-hati dan laksanakan tugas sesuai norma yang ada," ujar dia.
Selain itu, dia menekankan pemerintah daerah menerapkan sistem kerja transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi. Ia mencontohkan, Kementerian Dalam Negeri telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, katalog elektronik, dan audit keuangan berbasis audit secara elektronik.
Ia mengharapkan pemerintah daerah bisa mengembangkan metode-metode elektronik itu agar kinerja berjalan baik dan positif. "Upaya ini dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, sekaligus agar roda pemerintahan berjalan efektif dan efisien," kata dia. (Ant/OL-12)
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Akses data tidak serta merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Dengan begitu, ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta.
Kemendagri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved