Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan internal melalui penguatan peran Inspektorat terhadap penggunaan anggaran.
Ia menyebut lebih baik jika ada temuan kesalahan pengelolaan anggaran, ditemukan secara internal dibanding eksternal.
"Temuan internal, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau sudah eksternal susah," kata dia, saat rapat koordinasi dengan kepala dan wakil kepala daerah terpilih secara virtual, di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (14/4).
Ia juga mengingatkan kepala dan wakil kepala daerah terpilih dapat melaksanakan amanah yang diberikan masyarakat untuk memimpin daerah masing-masing dan tidak sedikit oknum kepala daerah yang tersandung masalah hukum akibat menyalahgunakan wewenang dan jabatan. "Hati-hati dan laksanakan tugas sesuai norma yang ada," ujar dia.
Selain itu, dia menekankan pemerintah daerah menerapkan sistem kerja transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi. Ia mencontohkan, Kementerian Dalam Negeri telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, katalog elektronik, dan audit keuangan berbasis audit secara elektronik.
Ia mengharapkan pemerintah daerah bisa mengembangkan metode-metode elektronik itu agar kinerja berjalan baik dan positif. "Upaya ini dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, sekaligus agar roda pemerintahan berjalan efektif dan efisien," kata dia. (Ant/OL-12)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved