Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Padjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengutamakan digitalisasi dalam pencegahan tindakan korupsi. Hal itu disampaikan saat acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas KPK secara virtual, Senin (13/4),
Luhut mengatakan, bisnis-bisnis yang dijalankan saat ini sudah menerapkan digitalisasi dan efisiensi dalam layanan dan tata laksananya, seperti sistem logistik di pelabuhan di Batam yang menggunakan sistem National Single Window.
"KPK hari ini harus lebih cerdik dan cerdas dengan terus beradaptasi dengan teknologi. Dengan adanya digitalisasi akan membantu mengurangi peluang oknum pejabat untuk melakukan korupsi karena sistemnya yang transparan dan akuntabel," kata Luhut dalam akun media sosialnya, Selasa (13/4).
Luhut menilai dalam memberantas koruptor, tak cukup dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Menurutnya upaya itu dapat melalui pencegahan korupsi dan penindakan yang tegas dengan mampu menimbulkan efek jera kepada pelakunya.
Baca juga : Ini Catatan TII soal Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
"Seperti OTT yang kerap kali dilakukan misalnya, saya melihat sebagai langkah yang berani. Namun saya sampaikan kepada mereka bahwa berani saja tidak cukup, kita juga harus cerdik," kata Menko Marves
Luhut mendorong langkah KPK untuk terus aktif melakukan fungsi pencegahan sehingga dapat memperkecil peluang korupsi di proyek infrastruktur.
Dia pun mengajak jajaran KPK untuk bersinergi guna membantu khususnya dalam pengawasan beberapa megaproyek strategis yang sedang dijalankan oleh pemerintah, seperti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
"Saya berharap dengan sinergi yang baik dan terintegrasi antara KPK dan pemerintah lewat Stranas PK mampu meningkatkan aksi pencegahan korupsi di tanah air. Mari kita cegah korupsi dari hulu, jangan kita menunggu mereka berbuat salah dahulu," pungkas Luhut. (OL-7)
Penangkapan dan penahanan terhadap Nurhadi dilakukan KPK pada Minggu (29/6) dini hari.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan bahwa KPK dengan konsep follow the money,.
Lakso meminta KPK tidak pandang bulu dalam penanganan kasus ini. Semua pihak diharap disikat, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap berpendapat, proyek pembangunan jalan selama ini memang menjadi ladang untuk dikorupsi.
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) mengambil peran penting dalam mendorong transformasi sistem pengawasan keamanan pangan berbasis digital dalam Vienna Food Safety Forum 2025.
Rebranding ini bukan hanya perubahan logo dan akronim, melainkan penegasan identitas baru sebagai penyedia solusi teknologi terintegrasi
IKATAN Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyelenggarakan Marine Digital Summit 2025 sebagai upaya mendorong transformasi digital di sektor pertahanan laut.
Sejak anak berusia kurang lebih enam tahun, orangtua sudah dapat memberikan akses dengan batasan khusus dan mulai memperkenalkan teknologi dengan cara yang aman dan terarah
Aplikasi OOIP merupakan salah satu terobosan teknologi yang sukses mengintegrasikan proses evaluasi rencana pekerjaan sumur minyak dan gas digitalisasi proses.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved