MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Padjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengutamakan digitalisasi dalam pencegahan tindakan korupsi. Hal itu disampaikan saat acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas KPK secara virtual, Senin (13/4),
Luhut mengatakan, bisnis-bisnis yang dijalankan saat ini sudah menerapkan digitalisasi dan efisiensi dalam layanan dan tata laksananya, seperti sistem logistik di pelabuhan di Batam yang menggunakan sistem National Single Window.
"KPK hari ini harus lebih cerdik dan cerdas dengan terus beradaptasi dengan teknologi. Dengan adanya digitalisasi akan membantu mengurangi peluang oknum pejabat untuk melakukan korupsi karena sistemnya yang transparan dan akuntabel," kata Luhut dalam akun media sosialnya, Selasa (13/4).
Luhut menilai dalam memberantas koruptor, tak cukup dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Menurutnya upaya itu dapat melalui pencegahan korupsi dan penindakan yang tegas dengan mampu menimbulkan efek jera kepada pelakunya.
Baca juga : Ini Catatan TII soal Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
"Seperti OTT yang kerap kali dilakukan misalnya, saya melihat sebagai langkah yang berani. Namun saya sampaikan kepada mereka bahwa berani saja tidak cukup, kita juga harus cerdik," kata Menko Marves
Luhut mendorong langkah KPK untuk terus aktif melakukan fungsi pencegahan sehingga dapat memperkecil peluang korupsi di proyek infrastruktur.
Dia pun mengajak jajaran KPK untuk bersinergi guna membantu khususnya dalam pengawasan beberapa megaproyek strategis yang sedang dijalankan oleh pemerintah, seperti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
"Saya berharap dengan sinergi yang baik dan terintegrasi antara KPK dan pemerintah lewat Stranas PK mampu meningkatkan aksi pencegahan korupsi di tanah air. Mari kita cegah korupsi dari hulu, jangan kita menunggu mereka berbuat salah dahulu," pungkas Luhut. (OL-7)
