Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Padjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengutamakan digitalisasi dalam pencegahan tindakan korupsi. Hal itu disampaikan saat acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas KPK secara virtual, Senin (13/4),
Luhut mengatakan, bisnis-bisnis yang dijalankan saat ini sudah menerapkan digitalisasi dan efisiensi dalam layanan dan tata laksananya, seperti sistem logistik di pelabuhan di Batam yang menggunakan sistem National Single Window.
"KPK hari ini harus lebih cerdik dan cerdas dengan terus beradaptasi dengan teknologi. Dengan adanya digitalisasi akan membantu mengurangi peluang oknum pejabat untuk melakukan korupsi karena sistemnya yang transparan dan akuntabel," kata Luhut dalam akun media sosialnya, Selasa (13/4).
Luhut menilai dalam memberantas koruptor, tak cukup dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Menurutnya upaya itu dapat melalui pencegahan korupsi dan penindakan yang tegas dengan mampu menimbulkan efek jera kepada pelakunya.
Baca juga : Ini Catatan TII soal Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
"Seperti OTT yang kerap kali dilakukan misalnya, saya melihat sebagai langkah yang berani. Namun saya sampaikan kepada mereka bahwa berani saja tidak cukup, kita juga harus cerdik," kata Menko Marves
Luhut mendorong langkah KPK untuk terus aktif melakukan fungsi pencegahan sehingga dapat memperkecil peluang korupsi di proyek infrastruktur.
Dia pun mengajak jajaran KPK untuk bersinergi guna membantu khususnya dalam pengawasan beberapa megaproyek strategis yang sedang dijalankan oleh pemerintah, seperti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
"Saya berharap dengan sinergi yang baik dan terintegrasi antara KPK dan pemerintah lewat Stranas PK mampu meningkatkan aksi pencegahan korupsi di tanah air. Mari kita cegah korupsi dari hulu, jangan kita menunggu mereka berbuat salah dahulu," pungkas Luhut. (OL-7)
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang ke Takalar, Sulawesi Selatan. KPK berharap klarifikasi sukarela untuk memastikan tidak ada unsur gratifikasi.
KPK melantik Asep Guntur Rahayu sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi definitif, bersama Aminudin dan Ely Kusumastuti sebagai Deputi Pencegahan & Monitoring serta Koordinasi & Supervisi.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK memanggil eks Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Timur. Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Transformasi itu bahkan mendorong efisiensi tinggi, mengubah budaya kerja, dan meningkatkan nilai bagi pelanggan.
Tech Data, anak perusahaan TD SYNNEX, resmi menjalin kerja sama strategis dengan Sangfor Technologies untuk menghadirkan solusi infrastruktur teknologi informasi (TI) terintegrasi.
Klinik gigi Smileworks di Kelapa Gading mengutamakan pemeriksaan komprehensif, edukasi pasien, dan teknologi kedokteran gigi berstandar internasional.
Masa depan akademik mahasiswa bergantung pada sejauh mana mereka mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa kehilangan jati diri sebagai pembelajar yang kritis dan fokus.
Teknologi digital kian memainkan peran strategis dalam memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ritel mikro di Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Jepara memperkuat program UMKM Naik KelasĀ untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved