Selasa 13 April 2021, 21:53 WIB

Luhut Minta KPK Terapkan Digitalisasi dalam Pencegahan Korupsi

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Luhut Minta KPK Terapkan Digitalisasi dalam Pencegahan Korupsi

Antara/Dhemas Reviyanto
Menteri Koordintaor Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat menghadiri peluncuran Stranas KPK 2021

 

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Padjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengutamakan digitalisasi dalam pencegahan tindakan korupsi. Hal itu disampaikan saat acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas KPK secara virtual, Senin (13/4), 

Luhut mengatakan, bisnis-bisnis yang dijalankan saat ini sudah menerapkan digitalisasi dan efisiensi dalam layanan dan tata laksananya, seperti sistem logistik di pelabuhan di Batam yang menggunakan sistem National Single Window.

"KPK hari ini harus lebih cerdik dan cerdas dengan terus beradaptasi dengan teknologi. Dengan adanya digitalisasi akan membantu mengurangi peluang oknum pejabat untuk melakukan korupsi karena sistemnya yang transparan dan akuntabel," kata Luhut dalam akun media sosialnya, Selasa (13/4).

Luhut menilai dalam memberantas koruptor, tak cukup dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Menurutnya upaya itu dapat melalui pencegahan korupsi dan penindakan yang tegas dengan mampu menimbulkan efek jera kepada pelakunya. 

Baca juga : Ini Catatan TII soal Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

"Seperti OTT yang kerap kali dilakukan misalnya, saya melihat sebagai langkah yang berani. Namun saya sampaikan kepada mereka bahwa berani saja tidak cukup, kita juga harus cerdik," kata Menko Marves

Luhut mendorong langkah KPK untuk terus aktif melakukan fungsi pencegahan sehingga dapat memperkecil peluang korupsi di proyek infrastruktur. 

Dia pun mengajak jajaran KPK untuk bersinergi guna membantu khususnya dalam pengawasan beberapa megaproyek strategis yang sedang dijalankan oleh pemerintah, seperti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

"Saya berharap dengan sinergi yang baik dan terintegrasi antara KPK dan pemerintah lewat Stranas PK mampu meningkatkan aksi pencegahan korupsi di tanah air. Mari kita cegah korupsi dari hulu, jangan kita menunggu mereka berbuat salah dahulu," pungkas Luhut. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

KPK Diminta Cabut SK Pembebastugasan Pegawai yang Gagal TWK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 18 Mei 2021, 10:05 WIB
Jokowi sudah meminta agar peralihan status pegawai KPK jadi aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi...
Ist/DPR

Penanganan Covid-19 Jadi Kunci Akselerisasi Ekonomi Nasional

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 18 Mei 2021, 09:29 WIB
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 sebesar 0,74% menunjukkan ekonomi Indonesia masih terjebak dalam kondisi resesi...
dok.mi

Begini Rencana BKN untuk 75 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 18 Mei 2021, 09:28 WIB
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan skenario untuk 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal tes wawasan kebangsaan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Tempat Wisata Tetap Pilihan Utama

LIBUR Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya