Selasa 13 April 2021, 20:26 WIB

Luhut Dorong KPK Perkuat Pengawasan Megaproyek Nasional

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Luhut Dorong KPK Perkuat Pengawasan Megaproyek Nasional

Antara
Luhut Pandjaitan

 

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi sejumlah megaproyek nasional. 

Misalnya, sebut luhut, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tengah digalakan pemerintah.

"Saya lihat proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, banyak yang bisa kita hemat sebenarnya kalau dari perencanaan. KPK sudah ikut terlibat soal ini (pengawasan)," kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas KPK secara virtual, Senin (13/4).

Diketatahui biaya pengerjaan proyek itu membengkak hingga 23% dari nilai proyek awal US$6,071 miliar. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengklaim, pembengkakan itu disebabkan adanya biaya tak terduga dari proses pembebasan lahan warga dan pemindahan utilitas di sepanjang jalur kereta cepat.

KPK juga diminta mengawasi proyek yang baru diluncurkan bulan lalu, yakni ekosistem logistik di Batam (Batam Logistic Ecosystem/BLE). Program itu nantinya akan mengintegrasi 8 pelabuhan dalam hal efisiensi ekspor dan impor barang, dengan bisa menghemat 5% hingga 10%.

Proyek itu antara lain,  Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Patimban (Jawa Barat), Tanjung Emas (Jawa Tengah), Tanjung Perak (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Belawan Medan (Sumatera Utara).

"In the end kita bicara cost (biaya). Bagaimana kita bisa buat penghematan, efisiensi. Kolaborasi (dengan KPK) bisa membuat peluang untuk korupsi semakin kecil," ungkap Luhut.

Kemudian, program lainnya soal pemanfaatan TKDN dalam meningkatkan investasi dalam negeri, juga meminta KPK untuk terlibat dalam pengawasan. Pihaknya berharap agar para pejabat tidak hobi dalam mengimpor barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dia menerangkan belanja modal dan barang pemerintah nasional mencapai Rp1.300 triliun per tahun. Dari jumlah itu terdapat 45 item yang dibelanjakan dari impor dengan nilai US$34 miliar.

"Itu angka yang besar. Oleh karenanya, penanganan ini mulai (proyek) pelabuhan, lumbung ikan nasional yang sedang kita jalankan, kereta api cepat, banyak sekali megaproyek yang ada di Tanah Air yang perlu pencegahan agar tidak terjadi korups. KPK ini super sakti. Kalau KPK bisa memainkan peran dengan pas, pencegahan banyak, akan menurunkan korupsi," tandasnya. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

KPK Diminta Cabut SK Pembebastugasan Pegawai yang Gagal TWK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 18 Mei 2021, 10:05 WIB
Jokowi sudah meminta agar peralihan status pegawai KPK jadi aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi...
Ist/DPR

Penanganan Covid-19 Jadi Kunci Akselerisasi Ekonomi Nasional

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 18 Mei 2021, 09:29 WIB
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 sebesar 0,74% menunjukkan ekonomi Indonesia masih terjebak dalam kondisi resesi...
dok.mi

Begini Rencana BKN untuk 75 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 18 Mei 2021, 09:28 WIB
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan skenario untuk 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal tes wawasan kebangsaan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Tempat Wisata Tetap Pilihan Utama

LIBUR Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya