Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MARAKNYA aksi terorisme di Tanah Air yang bertindak atas nama agama mengindikasikan adanya pehamanan yang salah tentang nilai-nilai agama di masyarakat.
Wakil ketua Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menegaskan peran tokoh agama dalam hal ini ialah ulama sangat penting untuk memberikan pehamanan ajaran agama yang benar kepada masyarakat.
"Peran alim ulama sangat dibutuhkan untuk membantu meluruskan pemahaman yang salah tentang agama," kata Sahroni di Jakarta, Kamis (1/4).
Baca juga: Dua Permil Tolak Diam
Sahroni meyakini ulama memiliki kelebihan dalam meluruskan kesalahpahaman agama tersebut. Yakni, memiliki sentuhan emosional yang kuat kepada para pengikutnya.
"Para teroris ini biasanya sangat nurut dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulamanya. Mereka nurut kalau ustadznya yang ngomong," kata dia.
Oleh karena itu, sambung Legislator NasDem dari dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu, Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus merangkul ulama. Upaya ini diharap efektif memberantas teroris di Indonesia.
"Makanya para ulama ini juga harus dilibatkan dalam upaya memberantas paham terorisme," tutup dia. (OL-4)
Keterlibatan aktif orang tua dalam komunitas pengawasan dinilai menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai penyebaran paham ekstrem.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
Densus 88 mengungkap remaja 14 tahun di Jepara memiliki koneksi dengan pendiri kelompok ekstremis Prancis BNTG dan aktif di komunitas True Crime.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gim online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
Radikalisme dan intoleransi tidak bisa dilawan hanya dengan regulasi, tetapi dengan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis bersama.
Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan, hingga kumulatif terbuka
DPR telah menetapkan sejumlah pimpinan komisi. Hal ini diputuskan usai penetapan 13 komisi DPR periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Kelima DPR
DPR RI telah menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) dan keanggotaan di komisi.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Said Abdullah menyebut PDIP mendapat empat jatah kursi ketua komisi di DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut DPR telah menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 dari 11 komisi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved