Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MARAKNYA aksi terorisme di Tanah Air yang bertindak atas nama agama mengindikasikan adanya pehamanan yang salah tentang nilai-nilai agama di masyarakat.
Wakil ketua Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menegaskan peran tokoh agama dalam hal ini ialah ulama sangat penting untuk memberikan pehamanan ajaran agama yang benar kepada masyarakat.
"Peran alim ulama sangat dibutuhkan untuk membantu meluruskan pemahaman yang salah tentang agama," kata Sahroni di Jakarta, Kamis (1/4).
Baca juga: Dua Permil Tolak Diam
Sahroni meyakini ulama memiliki kelebihan dalam meluruskan kesalahpahaman agama tersebut. Yakni, memiliki sentuhan emosional yang kuat kepada para pengikutnya.
"Para teroris ini biasanya sangat nurut dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulamanya. Mereka nurut kalau ustadznya yang ngomong," kata dia.
Oleh karena itu, sambung Legislator NasDem dari dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu, Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus merangkul ulama. Upaya ini diharap efektif memberantas teroris di Indonesia.
"Makanya para ulama ini juga harus dilibatkan dalam upaya memberantas paham terorisme," tutup dia. (OL-4)
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
EKS narapidana terorisme (napiter) Haris Amir Falah mengungkapkan desa sering menjadi sasaran utama kelompok radikal dalam merekrut anggota baru.
Saat ini kita harus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat langkah strategis mengatasi radikalisme.
Program berupa pelatihan kewirausahaan berbasis perempuan ini merupakan wujud women empowerement di sisi lingkup yang lebih luas dan berkelompok.
Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan, hingga kumulatif terbuka
DPR telah menetapkan sejumlah pimpinan komisi. Hal ini diputuskan usai penetapan 13 komisi DPR periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Kelima DPR
DPR RI telah menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) dan keanggotaan di komisi.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Said Abdullah menyebut PDIP mendapat empat jatah kursi ketua komisi di DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut DPR telah menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 dari 11 komisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved