Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo meminta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) agar terus konsisten melawan radikalisme di Tanah Air.
"GMNI dikenal sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan yang konsisten menjaga Pancasila, merawat toleransi dan merawat kebhinekaan dan berdiri di depan melawan radikalisme demi tegaknya NKRI," kata Presiden dalam video yang ditayangkan dalam Dies Natalis ke-67 GMNI di Jakarta, Rabu (31/3).
Selain itu, sebagaimana dikutip dari siaran pers GMNI, Presiden Jokowi mengatakan kehadiran GMNI dibutuhkan di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. GMNI bisa menjadi bagian penting dari upaya bangsa Indonesia untuk keluar dan bangkit dari pandemi.
"Di masa pandemi seperti sekarang ini kehadiran GMNI sangat dibutuhkan untuk menjadi bagian dari upaya untuk keluar dan bangkit dari pandemi," kata mantan Wali Kota Solo tersebut.
Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada GMNI yang baru saja berusia 67 tahun dan berpesan agar GMNI terus menjadi pejuang pemikir, pemikir pejuang serta terus memperjuangkan cita-cita, yakni berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino berharap pemerintah terus mendukung gerakan mahasiswa yang konsisten melawan radikalisme. Sebab, paham radikal adalah masalah universal bangsa Indonesia yang berdampak pada seluruh kehidupan.
"Kami berharap pemerintah ikut berpartisipasi aktif dan mendukung gerakan mahasiswa yang konsisten melawan radikalisme," katanya.
Dalam rangkaian dies natalis tersebut DPP GMNI memberikan penghargaan GMNI Intelectual Awards kepada sejumlah tokoh, di antaranya Sri Soemantri Martosoewignjo, Muhammad Taufiq Kiemas, Ketua MPR-RI periode 2009–2014, Prof Cornelis Lay pakar ilmu politik Indonesia. (Ant/OL-12)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved