Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo meminta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) agar terus konsisten melawan radikalisme di Tanah Air.
"GMNI dikenal sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan yang konsisten menjaga Pancasila, merawat toleransi dan merawat kebhinekaan dan berdiri di depan melawan radikalisme demi tegaknya NKRI," kata Presiden dalam video yang ditayangkan dalam Dies Natalis ke-67 GMNI di Jakarta, Rabu (31/3).
Selain itu, sebagaimana dikutip dari siaran pers GMNI, Presiden Jokowi mengatakan kehadiran GMNI dibutuhkan di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. GMNI bisa menjadi bagian penting dari upaya bangsa Indonesia untuk keluar dan bangkit dari pandemi.
"Di masa pandemi seperti sekarang ini kehadiran GMNI sangat dibutuhkan untuk menjadi bagian dari upaya untuk keluar dan bangkit dari pandemi," kata mantan Wali Kota Solo tersebut.
Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada GMNI yang baru saja berusia 67 tahun dan berpesan agar GMNI terus menjadi pejuang pemikir, pemikir pejuang serta terus memperjuangkan cita-cita, yakni berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino berharap pemerintah terus mendukung gerakan mahasiswa yang konsisten melawan radikalisme. Sebab, paham radikal adalah masalah universal bangsa Indonesia yang berdampak pada seluruh kehidupan.
"Kami berharap pemerintah ikut berpartisipasi aktif dan mendukung gerakan mahasiswa yang konsisten melawan radikalisme," katanya.
Dalam rangkaian dies natalis tersebut DPP GMNI memberikan penghargaan GMNI Intelectual Awards kepada sejumlah tokoh, di antaranya Sri Soemantri Martosoewignjo, Muhammad Taufiq Kiemas, Ketua MPR-RI periode 2009–2014, Prof Cornelis Lay pakar ilmu politik Indonesia. (Ant/OL-12)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved