Selasa 16 Maret 2021, 09:10 WIB

Komisi V DPR Soroti Hasil Pemeriksaan BPK Kemendes

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Komisi V DPR Soroti Hasil Pemeriksaan BPK Kemendes

Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie.

 

WAKIL Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2020 terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Syarief menyampaikan, terdapat sejumlah temuan yang selalu disampaikan setiap tahun seperti pembayaran perjalanan dinas yang tidak tertib dan kelebihan pembayaran.

"Terkait dengan temuan yang selalu terjadi setiap tahun agar dicarikan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terulang lagi," ujar Syarief dalam siaran persnya usai menghadiri Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kemendes yang diselenggarakan secara fisik di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta Senin, (15/3/2021) dan secara virtual

Tak hanya itu, politikus Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) tersebut juga meminta agar Kemendes PDTT segera melalui evaluasi dalam proses perencanaan dan pengawasan internal. Tujuannya, tutur Syarief, agar pelaksanaan anggaran Kemendes PDTT dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

"Saya mengingatkan, Kemendes PDTT untuk segera menggelar evaluasi dalam pengawasan internal. Komisi V DPR RI berharap, kedepannya Kemendes PDTT bisa semakin baik terutama pada aspek pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat juga semakin berjalan maksimal," tegas Syarief. (RO/OL-09)

Baca Juga

MI/ HO

Realisasi Jaring Pengaman Sosial Jokowi Dinilai Bantu Tekan Kemiskinan

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 26 Mei 2022, 14:15 WIB
Penyaluran JPS yang tepat sasaran menjadikan program tersebut berjalan dengan...
Ist

UU TPKS Masih Perlu Promosi kepada Penegak Hukum

👤 M. Iqbal Al Machmudi 🕔Kamis 26 Mei 2022, 13:57 WIB
Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, menilai (UU TPKS) masih perlu promosi kepada penegak hukum agar UU TPKS bisa...
Ist

Koalisi Sipil Desak Penunjukan TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah Dibatalkan

👤Yakub Pryatama W 🕔Kamis 26 Mei 2022, 13:56 WIB
Aturan dalam UU TNI dan UU Polri juga jelas melarang para perwira aktif untuk menduduki jabatan-jabatan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya