Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KUASA hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, menilai pihak kejaksaan tidak profesional dalam menangani perkara kliennya. Ia beralasan pihaknya saat ini belum menerima turunan berita acara pemeriksaan (BAP).
"Sikap tidak profesional dilakukan oleh JPU dalam menangani perkara HRS dengan tidak memberikan kepada kami turunan berita acara pemeriksaan sampai dengan saat ini," ungkap Aziz dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/3).
Aziz mengatakan seharusnya JPU memberikan turunan BAP itu sesuai dengan Pasal 72 KUHAP yang menyatakan, "Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, maka pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan guna kepentingan pembelaan."
Eks Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI mengatakan pihaknya telah meminta turunan BAP itu ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Ia mengaku telah ditarik ulur ketika mendatangi Kejagung, lantas disampaikan BAP di Kejari Jakarta Timur. Akan tetapi saat pihaknya mendatangi Kejari Jakarta Timur disebut masih menunggu dari Kejaksaan Agung.
"Kami menilai pihak jaksa melakukan manuver dan tindakan akrobatik hukum. Makanya kami sarankan untuk merombak kurikulum yang ada di fakultas hukum untuk mengakomodasi berbagai keanehan dalam penanganan kasus HRS dan yang lain," kata Aziz.
Lebih lanjut, Aziz mengatakan pihaknya mencatat ada beberapa pasal selundupan dalam kasus yang menjerat Rizieq. "Termasuk pasal-pasal yang tidak ada hubungannya dengan kasus protokol kesehatan dan kasus tes swab dan itu digunakan dakwaan pihak kejaksaan," pungkasnya.
Seperti diketahui, Rizieq tersangkut dalam tiga kasus, yakni kasus kerumunan di Petamburan, kasus kerumunan di Megamendung, dan kasus tes swab di RS Ummi.
Pengadilan Negeri Jakarta Timur bakal menggelar sidang perdana untuk kasus-kasus yang melibatkan Rizieq Shihab pada Selasa (16/3). (OL-14)
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Adapun massa PA 212 mulai tiba di kawasan Monas sekitar pukul 01.30 WIB.
Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Kedubes AS.
Susatyo menyebut personel tersebut gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Mantan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab hari ini dinyatakan bebas murni oleh BP Kelas Satu Jakarta Pusat. Rizieq Shihab menuntut penyelesaian kasus KM 50 yang menewaskan enam aggotanya.
FPI mendukung KPK mengusut tuntas dugaan penerimaan gratifikasi kasus penemabakan KM 50
Presiden mempertimbangkan banyak hal dalam memberhentikan menteri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved