Senin 08 Maret 2021, 08:25 WIB

Kasus Suap Pajak di Tengah Pandemi Jadi Rapor Merah Pemerintah

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Kasus Suap Pajak di Tengah Pandemi Jadi Rapor Merah Pemerintah

Ist/DPR
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.

 

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan, munculnya kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menjadi berita buruk dan rapor merah sekaligus pekerjaan besar bagi pemerintah.

Kasus tersebut mencuat setelah Ketua KPK Alexander Marwata mengonfirmasi perihal dugaan suap pajak, namun KPK belum menyebut tersangka karena proses penyidikan masih berjalan. 

“KPK tentu harus mengumpulkan alat bukti yang cukup kuat untuk mengungkap kasus ini ke publik. Kasus pajak ini terjadi di tengah pandemi, melimpahnya insentif dan risiko shortfall yang masih di depan mata. Ini menjadi berita buruk dan rapor merah sekaligus pekerjaan besar bagi pemerintah,” kata Anis melalui rilis tertulisnya kepada awak media, Sabtu (6/3).

Munculnya kasus ini, dinilainya menjadi ironi karena seharusnya antara otoritas pajak dan wajib pajak sama-sama memiliki kesadaran. Kesadaran yang dimaksud yaitu kesadaran bahwa pajak itu sudah memenuhi 4 prinsip. Dimulai dari prinsip keadilan (equity) yaitu pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Kemudian, prinsip kepastian (certainty) dimana pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan terdapat kepastian dan jaminan hukum. 

Prinsip kepastian tersebut, lanjut politikus PKS itu, seharusnya mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak mengenai objek pengenaan pajak, besaran pajak atau dasar pengenaan pajak.

Selajutnya, prinsip kelayakan (convience) yakni pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak serta hendaknya sejalan dengan sistem self assessment. Terakhir, prinsip ekonomi (economy) yaitu pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan harus proporsional.

Kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi di tahun 2021, dapat kembali membuka risiko shortfall penerimaan perpajakan. Masa transisi akibat pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi masih dirasakan oleh semua sektor.

“Sementara kebijakan insentif perpajakan juga masih menjadi salah satu aspek penyumbang potensi shortfall di tahun ini. Walaupun di sisi lain, insentif yang diberikan pemerintah sebagai kelanjutan dari program insentif wajib pajak terdampak pandemi Covid-19, pasti menjadi hal yang sangat ditunggu dan menggembirakan bagi wajib pajak,” ungkapnya.

Karenanya Anis menilai, pemerintah  perlu mengkaji lebih dalam terkait pemberian insentif di masa pandemi. Pemerintah didorong serius membuat skala prioritas dan meminimalkan risiko kerugian karena saat insentif pajak diberikan, artinya ada potensi penerimaan negara yang hilang.

"Pemerintah juga harus menjunjung tinggi keadilan (equity), mengingat semua wajib pajak di semua sektor sangat terdampak pandemi Covid-19, tetapi tidak semuanya bisa mendapatkan insentif.' ujarnya.

Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi kebijakan insentif perpajakan yang telah dilaksanakan.  “Jangan sampai kebijakan insentif pajak menjadi inefisiensi dan inefektivitas dengan narasi yang bagus tetapi tidak tepat sasaran,” tutup Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS itu. (RO/OL-09)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Kapolri Ingin ke Depan Polisi Dapat Dicintai Masyarakat

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 20:36 WIB
Perubahan zaman dengan kemajuan perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi tentunya akan berdampak pada marwah Polri di mata...
FOTO/Twitter.com/@AksiLangsung

Masyarakat Beri Masukan untuk Presisi Polri yang Dicanangkan Kapolri

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 20:35 WIB
Faktanya, hingga saat ini anggota Polri masih kerap terjadi kekerasan yang dialami masyarakat ketika berurusan dengan...
MI/Arya Manggala.

Ini Peran Empat Tersangka Judi Online dan Pornografi 19love.me

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 20:21 WIB
Perputaran uang dalam menjalankan kegiatan ini memiliki omzet kotor per bulan sekitar Rp4 miliar sampai Rp4,5...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Era Penuh Harapan di Dusun Bondan

Energi terbarukan mengangkat Dusun Bondan di Cilacap dari keterpurukan. Kini, warga selangkah lagi menggapai kesejahteraan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya