Legislator: Penghentian Tol Padang-Pekanbaru hanya untuk 2021

ANGGOTA Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi merespon polemik pembangunan tol Padang-Pekanbaru yang pembangunan fisiknya dihentikan oleh PT Hutama Karya dan memastikan penghentian itu hanya untuk 2021. Penghentian ini karena persoalan lahan.
  
''Saya sudah hubungi langsung Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR, untuk memastikan kebenarannya. Pengerjaan tol memang dihentikan saat ini tapi hanya untuk tahun 2021,'' katanya dihubungi dari Padang, Sabtu (6/3).
  
Ia mengatakan berdasarkan informasi dari Dirjen Bina Marga, penghentian pengerjaan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sifatnya sementara (di-hold). Bukan berarti berhenti total. ''Jadi informasi yang benar itu dihentikan sementara, bukan diberhentikan total,'' terangnya.

Baca Juga: Polda Sumbar Siap Bantu Muluskan Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru
  
Alasan penghentian sementara itu karena masih terkendala pembebasan lahan yang dilaksanakan BPN bersama pemerintah daerah. Karena itu, penghentian sementara dilaksanakan selama tahun 2021 ini, agar pembebasan lahannya dapat dituntaskan terlebih dahulu. ''Karena terkendala pembebasan lahan maka proyek pembangunannya dialihkan ke lahan proyek yang sudah dibebaskan,'' ujarnya.
  
Selain terkendala lahan, penghentian sementara pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, juga karena pemerintah saat ini melaksanakan refocusing anggaran, untuk penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi untuk masyarakat.
  
''Karena saat ini pemerintah lebih memprioritaskan keselamatan masyarakat di bidang kesehatan, untuk menangani COVID-19. Ini juga termasuk pertimbangannya,'' ungkap Athari.

Baca Juga: Anggaran Pembebasan Lahan Tol Padang-Pekanbaru
  
Athari mengingatkan Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota, agar benar-benar memberikan perhatian lebih untuk mengatasi masalah proses pembebasan lahan ini. Pasalnya, pembangunan jalan tol ini sangat penting dan besar manfaatnya bagi masyarakat Sumbar.
  
Sebagai satu-satunya perempuan asal Sumbar yang duduk di Komisi V, DPR RI, Athari menegaskan dirinya akan mengawal agar pembangunan jalan tol ini dapat terwujud sepenuhnya.
  
Sebelumnya, beredar informasi PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) menghentikan pembangunan tol ruas Padang-Sicincin. Menyikapi beredarnya informasi ini, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah membantahnya. Mahyeldi mengaku, tidak mengetahui kalau pengerjaan itu dihentikan dan menyebut informasi itu kemungkinan hoaks.
  
Sementara itu upaya pembebasan lahan masih berlangsung. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sumbar, Jasman Rizal menjelaskan Jumat (5/3), telah dilakukan pertemuan di Kantor Bupati Padangpariaman untuk penyerahan uang ganti untung pembebasan lahan jalan tol Padang-Sicincin kepada masyarakat.
  
Penyerahan uang pembebasan lahan masyarakat hari itu sebesar Rp14 miliar, untuk 24 bidang dan 10 penggarap. Sebelumnya, juga telah dibayarkan sebesar Rp36 miliar kepada 33 bidang dan 10 penggarap. (Ant/OL-10)