Gobel Minta Penyusun Investasi Minol Bertanggungjawab

WAKIL Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang responsif terhadap masukan-masukan dari masyarakat yang menolak ketentuan soal investasi dan distribusi minuman keras. 

"Itu bukti Presiden sangat mendengar kritik dan pendapat masyarakat," kata Wakil Ketua PR yang membidangi industri dan pembangunan tersebut, Kamis (4/3).

Seperti diketahui, pada Selasa lalu, Presiden menyatakan akan mencabut lampiran ketentuan dalam Perpres No 10 Tahun 2021 yang menyangkut investasi dan perdagangan miras. Perpres tersebut berisi tentang ketentuan investasi, yang merupakan penjabaran lebih lanjut UU Cipta Kerja. Pencabutan ketentuan soal minuman keras dilakukan karena mendapat reaksi penolakan yang keras dari berbagai pihak.

Namun wakil Partai Nasdem tersebut mengingatkan agar para pembantu Presiden lebih bertanggung jawab sehingga tidak membuat kesulitan pada Presiden.

"Para pembantu Presiden harus paham hakikat berbangsa dan bernegara serta dalam menjalankan roda pemerintahan," katanya. 

Terjadinya penolakan terhadap ketentuan soal miras ini, kata Gobel, menunjukkan ada sejumlah hal yang harus dievaluasi. Pertama, pejabat yang bertanggung jawab terhadap bidang ini tak memiliki desain dan konsep tentang investasi, perdagangan, dan industri secara benar. 

"Ada kesan panik sehingga tanpa berpikir panjang dan mendalam," katanya.

Kedua, kata Gobel, pejabat yang bertanggung jawab soal ini tak memahami dan menjiwai nilai-nilai moral bangsa secara utuh. 

"Jangan hanya mengejar target investasi. Tapi harus membaca nilai-nilai dan budaya masyarakat. Ingat pesan Bung Karno, kita harus memahami dan menyelami jiwa bangsa," katanya.

baca juga: Dengar Suara Ulama dan Masyarakat, Jokowi Cabut Perpres Minol

Bangsa dan negara Indonesia, kata Gobel, dibangun di atas nilai-nilai dan moral serta idealisme yang kokoh. Bangsa yang maju selalu bertumpu pada kualitas sumberdaya manusia. 

"Kita memulai dari manusia dan berujung pada pemuliaan manusia dengan berdasar pada nilai-nilai luhur bangsa seperti terangkum pada dasar negara Pancasila," katanya.

Ketiga, kata Gobel, pejabat yang menyusun ketentuan ini harus berjiwa satria dan bertanggung jawab. 

"Jangan terus bersembunyi di belakang Presiden," katanya. (OL-3)