Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik 11 jaksa penuntut umum (JPU) baru untuk memperkuat Kedeputian Penindakan. Sebelas jaksa itu dari Kejaksaan Agung yang sebelumnya telah dinyatakan lolos seleksi.
Ketua KPK Firli Bahuri memimpin langsung seremoni pelantikan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/2). Dalam kesempatan itu, Firli menyampaikan harapannya penambahan personel akan membuat kerja bidang penindakan semakin optimal.
"Kita berharap semua memfokuskan pikiran dan tenaga untuk bekerja melakukan pemberantasan korupsi tanpa berhenti. Kita paham bahwa KPK sampai hari ini masih sangat diharapkan untuk bekerja keras melakukan pemberantasan korupsi," kata Firli.
Pelantikan 11 jaksa itu juga berbarengan dengan pelantikan Kepala Bagian Perbendaharaan KPK Mohammad Ibnusoim. Pelantikan itu dilakukan setelah proses mutasi yang bersangkutan dari Kementerian Keuangan.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan selain 11 jaksa, komisi antirasuah juga mendapatkan tambahan delapan penyidik dari Polri. Semuanya telah menjalani proses seleksi hingga wawancara dengan pejabat struktural serta pimpinan KPK. Seleksi dilakukan oleh pihak ketiga yang independen.
Pelantikan delapan penyidik baru akan dilakukan setelah mereka mengikuti pendidikan pembentukan penyidik KPK yang masih digelar.
"Delapan calon penyidik yang bersumber dari kepolisian, pelantikannya akan dilakukan setelah lulus mengikuti pendidikan pembentukan penyidik KPK yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK," ucap Ali. (Dhk/OL-09)
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK tengah menyelidiki asal-usul sepeda motor milik orang lain yang ditemukan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan disita oleh penyidik pada 10 Maret 2025.
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Boyamin sebelumnya pernah mengajukan gugatan praperadilan penyidikan kasus suap Harun Masiku pada 2024 lalu. Dia mengatakan akan kembali mengajukan gugatan pada Agustus mendatang.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi kampanye antikorupsi serentak melalui program pariwara antikorupasi 2025.
Sinergi lintas organisasi penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Menurunnya skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan menjadi tanda bahwa sistem tata kelola dan ekosistem pendidikan di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai anti korupsi.
Selama dua hari yakni 18-18 Mareet 2025, lapangan Adhyaksa Kompleks Gedung Kejaksaan Agung dipenuhi warna, garis, dan pesan-pesan, dalam bentuk mural tentang kejujuran serta integritas.
PARA mama-mama atau perempuan Papua diharapkan dapat menjadi garda terdepan untuk mengentaskan korupsi di Bumi Cenderawasih.
PEREMPUAN Mimika diharapkan dapat menjadi penggerak dalam menciptakan, membentuk, mengembangkan serta merawat budaya dan ekosistem antikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved