Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik 11 jaksa penuntut umum (JPU) baru untuk memperkuat Kedeputian Penindakan. Sebelas jaksa itu dari Kejaksaan Agung yang sebelumnya telah dinyatakan lolos seleksi.
Ketua KPK Firli Bahuri memimpin langsung seremoni pelantikan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/2). Dalam kesempatan itu, Firli menyampaikan harapannya penambahan personel akan membuat kerja bidang penindakan semakin optimal.
"Kita berharap semua memfokuskan pikiran dan tenaga untuk bekerja melakukan pemberantasan korupsi tanpa berhenti. Kita paham bahwa KPK sampai hari ini masih sangat diharapkan untuk bekerja keras melakukan pemberantasan korupsi," kata Firli.
Pelantikan 11 jaksa itu juga berbarengan dengan pelantikan Kepala Bagian Perbendaharaan KPK Mohammad Ibnusoim. Pelantikan itu dilakukan setelah proses mutasi yang bersangkutan dari Kementerian Keuangan.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan selain 11 jaksa, komisi antirasuah juga mendapatkan tambahan delapan penyidik dari Polri. Semuanya telah menjalani proses seleksi hingga wawancara dengan pejabat struktural serta pimpinan KPK. Seleksi dilakukan oleh pihak ketiga yang independen.
Pelantikan delapan penyidik baru akan dilakukan setelah mereka mengikuti pendidikan pembentukan penyidik KPK yang masih digelar.
"Delapan calon penyidik yang bersumber dari kepolisian, pelantikannya akan dilakukan setelah lulus mengikuti pendidikan pembentukan penyidik KPK yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK," ucap Ali. (Dhk/OL-09)
Budi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi desakan dari pegiat antikorupsi agar KPK segera memanggil Bobby Nasution.
KPK masih mendalami informasi terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan menjawab desakan untuk memanggil Bobby Nasution
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto.
Azmi yakin bahwa Bobby sebagai orang nomor satu di Sumut sudah pasti memiliki pengetahuan dan informasi terkait proyek yang ditangani oleh Kepala Dinas tersebut.
Dari kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut, tim KPK membawa sejumlah dokumen penting hasil penggeledahan.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi kampanye antikorupsi serentak melalui program pariwara antikorupasi 2025.
Sinergi lintas organisasi penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Menurunnya skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan menjadi tanda bahwa sistem tata kelola dan ekosistem pendidikan di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai anti korupsi.
Selama dua hari yakni 18-18 Mareet 2025, lapangan Adhyaksa Kompleks Gedung Kejaksaan Agung dipenuhi warna, garis, dan pesan-pesan, dalam bentuk mural tentang kejujuran serta integritas.
PARA mama-mama atau perempuan Papua diharapkan dapat menjadi garda terdepan untuk mengentaskan korupsi di Bumi Cenderawasih.
PEREMPUAN Mimika diharapkan dapat menjadi penggerak dalam menciptakan, membentuk, mengembangkan serta merawat budaya dan ekosistem antikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved