Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MANTAN Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaperte mengklaim dirinya sebagai korban dari kriminaliasai melalui media sosial terkait perkara dugaan suap untuk menghapus nama Joko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO).
"Bahwa kami telah menjadi korban dari kriminalisasi melalui media sosial yang memicu malapraktik dalam penegakan hukum," ujar Napoleon saat membacakan nota pembelaan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/2).
Menurut Napoleon, masuknya Joko Tjandra ke Indonesia melalui perkebunan di perbatasan Kalimatan Utara dan Malaysia pada awal Juni 2020 telah memicu pergunjingan publik. Sehingga, institusi Polri mendapat tekanan dari masyarakat karena dinilai sebagai biang keladi atas kejadian itu.
"Peristiwa tersebut kemudian disambut oleh pemberitaan di media massa secara masif dan berskala nasional sejak pertengahan bulan Juni 2020 yang menuding bahwa pemerintah Indonesia, terutama penegak hukum terkait, telah kecolongan," paparnya.
Jenderal bintang dua itu lantas menyinggung sikap Kapolri dalam menanggapi situasi yang terjadi. Napoleon menyebut pimpinan Polri telah bertindak cepat dan tegas dengan memutasi dirinya melalui surat telegram karena gagal melaksanakan pengawasan sebagai Kadiv Hubinter Polri.
Kendati demikian, ia menilai masyarakat belum puas atas hukuman yang diterimanya. Masyarakat, lanjutnya, mendesak agar kasus itu dibawa ke ranah hukum atas kecurigaan adanya tindak pidana korupsi. "Yang berujung pada persangkaan pidana korupsi terhadap kami," tandas Napoleon.
Dalam pledoinya, Napolen kembali membantah telah menghapus status red notice Joko Tjandra. Dalam fakta persidangan, ia menyebut bahwa tudingan itu tidak terbukti. Bantahan yang sama juga terkait soal penerimaan suap dari Joko Tjandra melalui pengusaha Tommy Sumardi. Bahkan, ia menilai Tommy telah merekayasa sebuah cerita selama jalannya sidang.
Melalui pledoi itu pula, Napoleon meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk membebaskannya dari segala dakwaan dan tuntutan yang telah diajukan jaksa penuntut umum sebelumnya.
Pekan lalu, JPU menuntut Napoleon pidana 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan. JPU menilai Napoleon tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korups, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, perbuatan Napoleon juga dinilai telah merusak keperayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum.
Napoleon diduga menerima suap sebesar US$370 ribu da Sing$200 ribu untuk menghapus nama Joko Tjandra dari Enchanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) yang dicatatkan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Ini dilakukan usai Napoleon memerintahkan anak buahnya membuat surat ihwal pembaharuan data interpol notices dan penyampaian penghapusan interpol red notices yang ditujukan Ditjen Imigrasi. Akibatnya, pihak Ditjen Imigrasi menghapus nama Joko Tjandra dari sistem tersebut.
Perkara ini juga menyeret mantan Kepala Biro Koordinasi Pengawasan PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo yang turut menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap sebesar US$100 ribu. Berbeda dengan Napoleon, JPU menuntut Prasetijo dengan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan. (OL-13)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Berdasarkan sidang KKEP, Irjen Napoleon Bonaparte dikenakan saksi administrasi berupa mutasi bersifat demoasi selama tiga tahun, empat bulan.
KEJENUHAN bisa menimpa siapa saja, mulai dari pekerja kantoran hingga vice president. Biasanya, istirahat atau liburan menjadi solusi bagi sebagian orang.
Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung mengembalikan vonis Joko Soegiarto Tjandra menjadi 4,5 tahun penjara dalam perkara pemberian suap kepada aparat penegak hukum dan pemufakatan jahat.
Terhadap putusan dua perkara lain, pemalsuan surat dengan vonis dua tahun enam bulan dan suap dengan vonis tiga tahun enam bulan belum masuk kategori remisi.
Laporan itu diajukan kuasa hukum Napoleon Bonaparte, yang menilai tiga hakim PN Jakarta Pusat telah melakukan manipulasi data dalam pertimbangannya.
Zaenur menilai langkah yang dilakukan Kejaksaan tersebut memperlihatkan adanya perlakuan berbeda terhadap Pinangki Sirna Malasari,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved