Minggu 21 Februari 2021, 16:37 WIB

Benny Mamoto: Hentikan Pasar Peredaran Narkoba

Sri Utami | Politik dan Hukum
Benny Mamoto: Hentikan Pasar Peredaran Narkoba

Ilustrasi
Narkoba

 

PEMERINTAH tidak bisa hanya berharap dari penerapan hukuman mati terhadap sindikat dan pelaku narkoba  dalam memberantas peredaran narkoba. Penanganan narkoba harus komprehensif dan seimbang antara menekan permintaan serta menekan pasokan. 

"Kalau ini tidak seimbang maka yang terjadi pasokan rendah harga tinggi. Konsep ini yang harus disadari dan dipahami bersama. Kalau tidak akan ada bunyi ditangkap terus tapi tidak berkurang. Ya iya karena pasarnya tidak dimatikan dan angka permintaan masih tinggi dan bandar semakin kaya," ungkap Ketua Pelaksana Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2020-2024 Benny Mamoto. 

Selain upaya penyeimbangan pemerintah juga menghadapi lemahnya sistem rehabilitasi narkoba. Hal tersebut patut dipertanyakan karena Indonesia dapat mencontoh Thailand yang berhasil menekan peredaran narkoba melalui rehabilitas narkoba yang serius dan berkomitmen. 

Baca juga : Partisipasi Warga Cegah Penyebaran Covid-19 Ditingkatkan

"Rehabilitasi kita perlu dipertanyakan. Lalu hukuman mati saya lihat ini cerminan dari kemarahan.  Buktinya korupsi muncul lagi saat pendemi," cetusnya. 

Dalam diskusi daring Crosscheck Hukuman Mati Mantan Menteri dan Polisi, Minggu, (21/2) Benny menyoroti kasus Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni Purwanti bersama sebelas polisi lainnya yang terjerat kasus narkoba beberapa waktu lalu. Aparat yang terlibat harus dihukum berat dengan dipecat dan diajukan ke pengadilan. 

"Aparat pengawasannya harus ketat dan harus ada sanksi tegas. Pecat atau ajukan ke pengadilan" 

Terkait hukuman mati terhadap pelaku narkoba hal tersebut diyakini belum memberikan efek jera.  Pelaku jaringan narkoba harus dimiskinkam dengan menyita semua harta dari aktifitas jual beli narkoba khususnya pelaku yang mengendalikan narkoba dari balik lapas. 

"UU yang ada harus dimplementasikan secara baik. Jika ada TPPU terapkan dan sita asetnya kemudian jaringan diungkap tuntas tidak ada yg diamputasi dan di lapas buat pelaku kapok. Karena pelaku lebih enak di lapas, lebih bebas bertransaksi. Efeknya kurang kalau efek hukuman mati. Lebih-lebih dia bandar dan juga konsumsi, cara pikirnya sudah berbeda," tukasnya. (OL-2).

 

Baca Juga

Ist/DPR

Jazuli Juwaini: Batalkan Perpres Legalisasi Miras

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 02 Maret 2021, 12:07 WIB
Menurut Jazuli, kebijakan tersebut sangat menciderai moral yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD)...
Ist/DPR

DPR Terima Penghargaan Lingkungan Ramah Disabilitas

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 02 Maret 2021, 11:58 WIB
DPR RI menerima piagam penghargaan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia...
Ist/DPR

Puan Maharani: Budaya Adalah Energi Pariwisata

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 02 Maret 2021, 11:46 WIB
Masyarakat Osing dengan sistem sosial dan budayanya menyimpan banyak kearifan lokal yang bisa menjadi pembelajaran bagi generasi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya