Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyebut sebanyak 30 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah disidakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (16/2). Seluruh perkara diputuskan tidak dapat lanjut ke tahap berikutnya.
"Istilahnya tidak dapat diterima (permohonan perkaranya oleh MK)," ujar Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi kepada Medcom.id, Rabu (17/2).
KPU, kata Dewa enggan untuk memaknai ditolaknya 63 gugatan sengketa pilkada sejak Senin, 15 Februari sebagai sebuah kemenangan. Sebab, masih ada 37 perkara gugatan yang akan disidangkan pada hari ini.
"Jadi kita tunggu dan ikuti dulu sampai selesai keseluruhannya," jelasnya.
Sidang PHP Pilkada 2020 dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama terdapat delapan pekara yang disidangkan pada pukul 09.00 WIB. Yaitu perkara sengketa pilkada Lampung Tengah, Lampung, Karo, Sumatra Utara (dua perkara), Kota Sungai Penuh Jambi, Mandailing Natal Sumatra Utara, Pegunungan Bintang Papua, dan Banjar Kalimantan Selatan (dua perkara).
Selanjutnya sesi kedua terdapat 12 perkara yang disidangkan pukul 13.00 WIB. Yaitu perkara sengketa pilkada Banggai Sulawesi Tengah, Kepulauan Taliabu Maluku Utara, Sorong Selatan Papua Barat (dua perkara), Ogan Komering Ulu Selatan Sumtra Selatan, Toli-toli Sulawesi Tengah, Balikpapan Kalimantan Timur, Surabaya Jawa Timur, Kutai Timur Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, Poso Sulawesi Tengah, dan Kepulauan Riau.
baca juga: MK Registrasi 132 Perkara Sengketa Hasil Pilkada
Kemudian sesi ketiga terdapat 10 perkara yang disidangkan pukul 16.00 WIB. Yaitu perkara sengketa pilkada Sumatra Barat (dua perkara), Lima Puluh Kota Sumatra Barat, Pesisir Selatan Sumatra Barat, Rembang Jawa Tengah, Kaur, Bengkulu, Kota Waringin Kalimantan Tengah, dan Muna Sulawesi Tenggara. (OL-3)
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa biaya transportasi LPG 3 kilogram (kg) bukan merupakan obyek pajak. Hal itu ditegaskan MK pada putusannya nomor 188/PUU-XXII/2024.
Fajri menilai proses pemilihan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pemilihan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Jalan keluarnya antara lain mengkodifikasi semua undang-undang terkait pemilu dan politik ke dalam satu payung hukum tunggal, mungkin melalui metode omnibus law.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Feri Amsari menyoroti proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menggantikan posisi hakim Arief Hidayat.
Koordinator Tim Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menilai Pasal 8 UU Pers tidak memberikan kepastian hukum bagi wartawan
Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.
Permohonan-permohonan yang berasal dari masyarakat sipil penting untuk diperhatikan, sebagai sebuah representasi publik dalam pengawalan sistem pemilu yang demokratis.
Penetapan itu seharusnya digelar pada akhir Juli lalu, tapi diundur oleh KPU karena ada sengketa hasil yang kembali didaftarkan peserta Pileg 2024 ke MK.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif.
Pencoblosan ulang digelar tanpa didahului tahapan kampanye.
KPU mengumpulkan jajaran di daerah yang terkena imbas untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved