Mahkamah Konstitusi Tolak 30 Kasus Sengketa Pilkada

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyebut sebanyak 30 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah disidakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (16/2). Seluruh perkara diputuskan tidak dapat lanjut ke tahap berikutnya.

"Istilahnya tidak dapat diterima (permohonan perkaranya oleh MK)," ujar Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi kepada Medcom.id, Rabu (17/2). 

KPU, kata Dewa enggan untuk memaknai ditolaknya 63 gugatan sengketa pilkada sejak Senin, 15 Februari sebagai sebuah kemenangan. Sebab, masih ada 37 perkara gugatan yang akan disidangkan pada hari ini.

"Jadi kita tunggu dan ikuti dulu sampai selesai keseluruhannya," jelasnya.

Sidang PHP Pilkada 2020 dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama terdapat delapan pekara yang disidangkan pada pukul 09.00 WIB. Yaitu perkara sengketa pilkada Lampung Tengah, Lampung, Karo, Sumatra Utara (dua perkara), Kota Sungai Penuh Jambi, Mandailing Natal Sumatra Utara, Pegunungan Bintang Papua, dan Banjar Kalimantan Selatan (dua perkara).

Selanjutnya sesi kedua terdapat 12 perkara yang disidangkan pukul 13.00 WIB. Yaitu perkara sengketa pilkada Banggai Sulawesi Tengah, Kepulauan Taliabu Maluku Utara, Sorong Selatan Papua Barat (dua perkara), Ogan Komering Ulu Selatan Sumtra Selatan, Toli-toli Sulawesi Tengah, Balikpapan Kalimantan Timur, Surabaya Jawa Timur, Kutai Timur Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, Poso Sulawesi Tengah, dan Kepulauan Riau.

baca juga: MK Registrasi 132 Perkara Sengketa Hasil Pilkada

Kemudian sesi ketiga terdapat 10 perkara yang disidangkan pukul 16.00 WIB. Yaitu perkara sengketa pilkada Sumatra Barat (dua perkara), Lima Puluh Kota Sumatra Barat, Pesisir Selatan Sumatra Barat, Rembang Jawa Tengah, Kaur, Bengkulu,  Kota Waringin Kalimantan Tengah, dan  Muna Sulawesi Tenggara. (OL-3)