Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PRESIDEN Joko Widodo meminta pemerintah daerah memperbanyak program padat karya di wilayah mereka masing-masing. Program-program padat karya yang menyediakan lapangan kerja di tengah pandemi diharapkan mampu memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat.
"Perbanyak program padat karya, ini urusannya dengan ekonomi. Program padat karya agar bisa memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2).
Baca juga: Presiden Ingatkan Daerah Tingkatkan 3T
Kepala Negara mengingatkan pentingnya pemda membelanjakan anggarannya. Pasalnya, belanja pemerintah saat ini menjadi penggerak ekonomi yang paling diharapkan di tengah pandemi.
"Satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat sekarang ini adalah belanja pemerintah. Belanja APBN dan belanja APBD, dan masyarakat di bawah harus diberikan penghasilan yang seluas-luasnya, diberikan pekerjaan yang seluas-luasnya," ucapnya.
Jokowi menyebutkan pemda bisa melakukan banyak kegiatan padat karya yang menyerap tenaga kerja. Antara lain padat karya untuk perbaikan jalan, perbaikan saluran air, perbaikan puskesmas/posyandu, dan perbaikan sekolah. Presiden mengimbuhkan pemerintah pusat juga sudah menggeser besar-besaran ke padat karya.
"Dengan padat karya saya kira banyak sekali sehingga tercipta lapangan kerja dan (pemda) bayar gajinya kemudian mereka akan meningkat konsumsinya sehingga meningkatkan daya beli. Sehingga, ada demand di ekonomi kita," ucap Jokowi.
Kepala Negara juga berpesan agar kepala daerah terus melanjutkan program bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial tetap penting dijalankan untuk negurangi beban masyarakat lapisan bawah.
"Tetap lanjutkan terus pemberian bantuan sosial terutama sembako pada masyarakat lapisan bawah dan kelompok masyarakat bawah yang tidak bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari program padat karya. Ini perlu dibantu dengan bansos," ucapnya. (OL-6)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved