Istana Dinilai Seharusnya Balas Surat AHY

PENGAMAT politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pihak Istana mestinya membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Balasan surat untuk mencegah isu kudeta kepemimpinan partai berlambang Mercy itu berkembang menjadi bola liar.

"Menurut hemat saya, harus dibalas dan mesti diklarifikasi, secara baik saja dijawab, bahwa misalkan tidak boleh ada orang Istana yang melibatkan diri dalam (isu kudeta) itu," kata Ujang, Minggu (7/2).

Menurut Ujang, Kepala Negara bisa mengklarifikasi secara normatif. Jokowi juga perlu mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar tidak menganggu dinamika internal partai.

Baca juga: Muhaimin Perintahkan Fraksi PKB Setop Bahas Revisi UU Pemilu

Jika tidak diklarifikasi, kata Ujang, prahara Partai Demokrat itu berpotensi menjadi hal negatif bagi pemerintah. Dugaan publik soal keterlibatan orang-orang di lingkungan istana semakin runcing.

"Karena ini kan mengarah ke arah situ, ada yang mencatut nama, menjual nama Jokowi, bahwa 'Pak Lurah' sudah merestui. Ini adalah hal yang perlu direspons Pak Jokowi," ucap Ujang.

Di sisi lain, kabar yang menyebut Jokowi telah menegur Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko perihal merebut kepemimpinan AHY dinilai tidak cukup.

Teguran dianggap tidak menyelesaikan polemik yang sudah terlanjur menjadi konsumsi publik.

"Yang tahu persis Pak Jokowi (menegur). Kalau menegur Pak Moeldoko itu konteksnya adalah Moeldoko dianggap terlibat. Wajar jika menegur. Menegur tidak menyelesaikan persoalan, karena kejadiannya ada," ucap Ujang.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan Presiden tidak akan ikut campur dalam masalah internal Partai Demokrat. Istana tidak membalas surat yang dilayangkan AHY.

"Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai," ujar Pratikno secara virtual, Jakarta, Kamis (4/2). (OL-1)