Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KEPOLISIAN harus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban. Kedekatan akan meningkatkan dukungan yang kuat dari publik sekaligus mempercepat penuntasan reformasi Korps Bhayangkara.
"Komunikasi Polri dengan masyarakat yang baik dengan masyarakat perlu dijalin lebih baik lagi ke depan," kata anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarty pada webinar bertajuk Reformasi Polri: Berharap kepada Kapolri Baru?, Kamis (4/2).
Pada kesempatan itu hadir sebagai narasumber Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh Wahyu Widada, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Agus H.S. Reksoprodjo, Komisioner Komisi Nasional HAM (KomnasHAM) Amiruddin Al Rahab, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dan Peneliti Senior Imparsial Al Araf. Agenda ini dibuka oleh Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqaddas.
Poengky menjelaskan masyarakat membutuhkan komunikasi dua arah dengan kepolisian. Ketika itu terus dibangun Polri, pemahaman masyarakat terhadap program dan kerja Koprs Bhayangkara akan semakin baik.
Seperti program Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam Swakarsa), kata Poengky, yang telah termaktub dalam regulasi tapi ditanggapi beragam oleh masyarakat. Hal ini menjadi contoh bahwa Polri mesti meningkatkan pemahaman masyarakat lewat jalur komunikasi.
"Pam Swakarsa bukan sesuatu yang baru karena merupakan tugas yang tertulis di UU yang lahir pasca-Reformasi juga tidak mengkhawatirkan seperti era Orde Baru. Kami pun berharap program yang diungkap Kapolri ini dapat disebarluaskan terhadap masyarakat dan jajaran Polri," ujarnya.
Poengky mengatakan, reformasi di tubuh Polri mesti segera dituntaskan. Salah satunya dengan menekan praktik korupsi yang kerap menjadi sorotan masyarakat.
Baca juga: Polri, Wajah Negara dan Cermin Penegakan HAM
Peningkatan kesejahteraan anggota kepolisian menjadi solusinya seperti yang dilakukan di Georgia. "Kita pun harus bisa memberikan kesejahteraan kepada anggota Polri. Saya senang Kapolri baru mengusung program kesejahteraan anggota kepolisian," pungkasnya. (P-2)
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Aktivis 1998 dari berbagai kelompok dan daerah akan menggelar Sarasehan Aktivis Lintas Generasi, pada Rabu 21 Mei 2025.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved