Headline

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

NasDem Tunggu Ketegasan Kebijakan Pembatasan Sosial dari Anies

Hilda Julaika
04/2/2021 19:01
NasDem Tunggu Ketegasan Kebijakan Pembatasan Sosial dari Anies
Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh(MI/ARYA MANGGALA )

ANGGOTA DPRD DKI Fraksi NasDem, Nova Harivan Paloh, menunggu ketegasan Gubernur Anies Baswedan dalam menetapkan kebijakan PPKM. Utamanya, terkait kebijakan pembatasan sosial dalam penanganan covid-19 yang bisa efektif menurunkan kasus penularan covid-19.

Termasuk ketegasan dalam pengawasan dan penindakan aturan pembatasan sosial di lapangan. Karena ia melihat adanya penegakan dan penindakan pelanggaran di lapangan.

Baca juga: Penyatuan Pilkada dan Pemilu di 2024 Bebani Tahapan

“Iya membutuhkan ketegasan dalam hal bertindak untuk memutus mata rantai covid-19. Ketegasan dalam pengawasan di lapangan,” kata Nova saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (4/2).

Salah satu pilihan untuk kebijakan yang bisa diambil adalah usulan lockdown selama sepekan atau lockdown pada akhir pekan (weekend). Namun, ini perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu. Nova, menegaskan perlu ada keseriusan bersama untuk memutus penyebaran covid-19 ini.

“Artinya perlu ada pembatasan serius. Bisa juga dipakai anjuran untuk pembatasan ketat selama satu pekan atau setiap weekend. Untuk pembatasan agar warga benar-benar tidak keluar rumah. Benar-benar kosong di luar rumah,” sarannya.

“Kalau dalam satu pekan sudha berhasil, maka bisa dicoba dua pekan. Jadi aktivitas di luar hanya khusus yang esensial saja. Pelayanan rumah sakit, bank dan lain-lain yang boleh buka. Kita harus benar-benar melihat kasus penularan covid-19 benar-benar bisa turun,” ungkapnya.

Nova menyayangkan bila tak ada ketegasan dalam pembatasan membuat kebijakan tak sejalan dengan program vaksinasi. Karena saat ini sedang digencarkan melakukan vaksinasi tapi di lain sisi pelonggaran PSBB membuat jumlah kasus terus mengalami kenaikan.

“Jadi ini tidak sejalan, antara laju vaksinasi sama laju pertumbuhan kasus. Ini harus punya concern bersaha. Harus ada pembatasan-pembatasan yang serius karena ini sudah hampir setahun pandemi,” kritiknya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan pengawasan protokol kesehatan termasuk kajian mengenai lockdown akhir pekan.

Terkait lockdown akhir pekan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza mengatakan hal itu adalah usul dari anggota DPR RI Fraksi PAN Saleh P. Daulay. Sebelumnya, lockdown akhir pekan pernah diterapkan di Turki dan dianggap berhasil menekan laju penyebaran covid-19.

"Dia menyampaikan kalau pemerintah ini perlu mengambil kebijakan yang berbeda. Kalau 'lockdown' selama dua minggu, satu bulan itu kan berat. Dia usulkan 'lockdown' di akhir pekan. Ini diberlakukan di Turki dan cukup baik," kata Ariza di Balai Kota, Rabu (3/2). (OL-6)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Astri Novaria
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik