Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri penggunaan uang dalam kasus dugaan korupsi perizinan ekspor benih lobster yang menjerat eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Meski penyidik masih fokus pada pembuktian pasal suap yang disangkakan, KPK membuka peluang akan menjerat Edhy dengan pasal pencucian uang (TPPU).
"Tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan tindak pidana lain, dalam hal ini TPPU. Sepanjang berdasarkan fakta yang ada dapat disimpulkan ada bukti permulaan yang cukup," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (29/1).
Ali Fikri menyatakan penyidik kini masih berfokus pada usaha pembuktian pasal suap yang disangkakan kepada Edhy dan tersangka lain. Selain itu, penyidik mendalami peran istri Edhy, Iis Rosita, dalam pusaran kasus itu.
Melalui pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya, KPK menduga Iis yang duduk di Komisi V DPR itu turut menerima aliran uang. "Peran istri EP (Edhy Prabowo) dalam perkara dugaan suap EP dan kawan-kawan masih dalam proses pendalaman dengan mengonfirmasi saksi-saksi," ucap Ali.
Komisi antirasuah juga menduga Edhy turut menggunakan duit lobster itu untuk membeli tanah. Penelusuran dugaan pembelian tanah itu digali penyidik dari pemeriksaan saksi seorang pensiunan bernama Makmun Saleh. Ia diduga mengetahui transaksi beli tanah yang dilakukan Edhy.
"Dugaan sumber uang untuk pembelian tanah tersebut dari para ekspoktir benur yang mendapatkan persetujuan izin ekspor dari tim khusus yang dibentuk oleh tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata Ali.
Sebelumnya, penyidik juga memeriksa saksi eks caleg Partai Gerindra Ery Cahyaningrum. Penyidik menduga ada uang hasil suap yang digunakan Edhy untuk membeli produk minuman, di antaranya wine, dari Ery.
KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus itu yakni Edhy Prabowo, dua Staf Khusus Menteri KKP yakni Safri dan Andreau Pribadi Misata, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, dan sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin.
Edhy diduga menerima suap dari pengusaha berkaitan perizinan ekspor benih lobster dan membelanjakan uang tersebut membeli barang-barang mewah saat berada di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
KPK menduga Edhy menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu (setara US$1,4 miliar). Senilai US$100 ribu itu diduga dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito pada Mei lalu. Adapun duit Rp3,4 miliar diduga berasal dari Ahmad Bahtiar selaku pemilik PT Aero yang ditransfer ke rekening staf istri Edhy.
KPK juga menemukan rekening Ahmad Bahtiar dan seorang lagi pemilik PT Aero, Amri, yang diduga menampung dana Rp9,8 miliar dari perusahaan-perusahaan eksportir. Kedua pemegang PT Aero itu diduga sebagai nominee pihak Edhy dan seorang bernama Yudi Surya Atmaja. (OL-14)
Budi enggan memerinci pemilik dua hunian itu. Rumah ditaksir senilai miliaran rupiah.
KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Tingkatan kerahasiaan tahapan penyidikan dan penyelidikan berbeda. Pada proses penyelidikan, informasi harus ditutup rapat, agar penanganan perkara berjalan dengan baik.
Buktinya, permintaan penangguhan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-E itu ditolak.
KPK berpeluang menambah tersangka dalam kasus ini. Sebab, kata Budi, penyidik menduga masih banyak orang yang kecipratan uang pemerasan terhadap TKA, yang mau kerja di Indonesia itu.
KPK mendalami dugaan aliran dana hasil pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang mengalir ke mantan staf khusus (stafsus) Menteri Ketenagakerjaan.
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya jadi presiden bukan hasil minta-minta. Ia mengaku menjadi presiden untuk membantu masyarakat.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
RATUSAN kader Gerindra di Kabupaten Banggai melakukan aksi unjuk rasa di Polres Banggai karena merasa dua kadernya dipersekusi.
Ada pergeseran dominasi parpol pada tingkat provinsi dalam Pilkada 2024. Partai Gerindra mengalami lonjakan tajam dalam jumlah kepala daerah. PDIP dan Golkar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved