Indeks Persepsi Korupsi RI Turun, Eks Pimpinan KPK: Lampu Merah

Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi (CPI) terbaru untuk 2020. Skor CPI Indonesia mengalami penurunan tiga poin menjadi 37 dari sebelumnya 40 pada 2019.

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan penurunan itu perlu menjadi perhatian serius. Khususnya, terkait kasus korupsi di sektor politik.

"Kita harus memaknai secara serius CPI yang menurun. Dari 2008 tidak pernah turun. Pada 2019, kita mendapat skor 40 dan sekarang 37 itu berarti kembali ke 2016. Ini bukan lagi lampu kuning, tapi lampu merah," ujar Laode dalam konferensi pers, Kamis (28/1).

Baca juga: Ombudsman: Ada Maladministrasi dalam Penanganan Kasus Joko Tjandra

Selain masalah korupsi di sektor bisnis, penghambat klasik CPI Indonesia ialah sektor politik. Setiap tahun, indikator Varieties of Democracy sulit didongkrak lantaran marak kasus korupsi di sektor politik. Pun, partai politik dinilai belum mau berbenah.

"Parpol itu selalu menjadi salah satu jangkar (pemberat). Kita lihat saja semua parpol terwakili di KPK (tertangkap). Ini bukan soal persepsi, tapi hard evidence. Kepala daerah juga tak kalah korupnya. Anggota DPR dan DPRD sudah 252 orang ditangkap ketika saya masih di KPK," pungkas Direktur Eksekutif Kemitraan.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot hingga Setara Gambia

Menurut Laode, pembenahan parpol mendesak dilakukan untuk mendongkrak CPI Indonesia. KPK sudah mengajukan usulan pembenahan parpol melalui Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Namun, belum mendapat respons signifikan.

Adapun pembenahan parpol perlu dilakukan dari aspek transparansi keuangan, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, dan kode etik.

"Persoalan di parpol itu karena keuangannya hanya Tuhan yang tahu berasal dari mana dan digunakan untuk apa. Sistem demokrasi internal tidak jalan, kaderisasi tidak jalan. Kode etik juga hampir tidak ada," tutupnya.(OL-11)