Rabu 20 Januari 2021, 14:44 WIB

Menantu masih Positif Covid-19, Sidang Nurhadi Ditunda Lagi

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Menantu masih Positif Covid-19, Sidang Nurhadi Ditunda Lagi

ANTARA/Hafidz Mubarak A
Terdakwa kasus penerimaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) Rezky Herbiyono.

 

SIDANG kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman dan menantunya, Rezky Herbiyono, kembali ditunda. Ini disebabkan Rezky belum sembuh dari covid-19.

Penasihat hukum Rezky, Maqdir Ismail, menyebut kliennya saat ini masih menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. "Kami belum mendapatkan informasi bahwa beliau sudah dikembalikan ke Rutan KPK. Sepanjang yang kami tahu, Rezky ini masih ada di Wisma Atlet Yang Mulia," kata Maqdir yang mengikuti sidang secara virtual dari Gedung KPK, Rabu (20/1).

Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Menurut JPU, kondisi Rezky semakin membaik. Namun, ia tetap harus menjalani tes usap PCR pada Jumat (22/1).

Penundaan sidang perkara Nurhadi dan Rezky sudah terjadi sejak Rabu pekan lalu. Sebelumnya, sidang juga sempat ditunda pada Rabu (6/1) karena Rezky reaktif covid-19.

Maqdir meminta agar majelis hakim yang diketuai oleh Saefuduin Zuhri menunda persidangan hingga Jumat (29/1). Tapi, mengingat masih ada 10 saksi lagi yang akan diajukan JPU, majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang sampai Rabu (27/1).

Dalam perkara itu, Nurhadi dan Rezky diduga menerima suap dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto antara 2014-2016 untuk membantu pengurusan perkara di MA. Suap lain dari Hiendra kepada kedua terdakwa dilakukan untuk memenangkan gugatan yang diajukan Azhar Umar di PN Jakarta Pusat terkait akta nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MIT. Total suap dari Hiendra mencapai Rp45,7 miliar.

Selain itu, keduanya didakwa menerima gratifikasi dari lima orang yang berperkara di lingkungan pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Gratifikasi tersebut diterima kurun waktu 2014 sampai 2017 dengan total Rp37,2 miliar. (OL-14)

Baca Juga

Ist/DPR

Sahroni Nilai Kehadiran Polisi Virtual Dapat Lindungi Masyarakat

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 03 Maret 2021, 08:59 WIB
Ahmad Sahroni menilai kehadiran polisi virtual justru dilakukan untuk melindungi masyarakat dari konten yang dapat menimbulkan...
Ist/DPR

Puan Maharani: Puskesmas Ujung Tombak Vaksinasi Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 03 Maret 2021, 08:52 WIB
Puan menegaskan Puskesmas memegang peranan penting dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Kini, kasus Covid Indonesia mencapai 1,33...
AFP

Kasus HAM Sulit Selesai, Komjak Soroti Landasan Hukum

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 03 Maret 2021, 04:50 WIB
Komjak mendorong pemerintah dan DPR untuk merumuskan landasan hukum dalam bentuk undang-undang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya