Sabtu 16 Januari 2021, 01:10 WIB

KPK Telusuri Izin Tambak di Kabupaten Kaur

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Telusuri Izin Tambak di Kabupaten Kaur

MI/Susanto
Pelaksana Tugas juru bicara KPK, Ali Fikri.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kasus dugaan korupsi perizinan ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo hingga ke Kabupaten Kaur, Bengkulu. Penyidik kini mendalami perizinan usaha tambak dalam kasus itu dari pemeriksaan saksi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Edwar Heppy.

"Dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait dengan proses perizinan usaha tambak di wilayah Kabupaten Kaur, Bengkulu," kata Pelaksana Tugas juru bicara KPK Ali Fikri, kemarin.

KPK memeriksa Edwar sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, Kamis (14/1). Penyidik juga sempat memanggil Bupati Kaur Gusril Pausi sebagai saksi dalam kasus itu. Namun, dia tidak hadir dan rencananya akan dijadwalkan ulang.

Masih dalam perkara itu, KPK kembali memeriksa Edhy Prabowo. Penyidik juga menyita barang bukti, yakni barang-barang mewah yang dibeli Edhy saat kunjungan ke Hawaii, Amerika Serikat.

"Dilakukan penyitaan kepada yang bersangkutan terkait dengan barang bukti, di antaranya berbagai tas dan baju dengan merek ternama yang pembeliannya dilakukan saat berada di Amerika Serikat. Sumber uang pembeliannya diduga dari jatah pengumpulan fee para eksportir benur," imbuh Ali Fikri.

KPK menetapkan tujuh tersangka, yakni Edhy Prabowo, dua staf khusus Menteri KKP, yakni Safri dan Andreau Pribadi Misata, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, dan sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin.

Edhy diduga menerima suap dari pengusaha berkaitan perizinan ekspor benih lobster dan membelanjakan uang tersebut membeli barang-barang mewah saat berada di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

KPK menduga Edhy menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu (setara US$1,4 miliar). Senilai US$100 ribu itu diduga dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito pada Mei lalu. Adapun duit Rp3,4 miliar diduga berasal dari Ahmad Bahtiar selaku pemilik PT Aero yang ditransfer ke rekening staf istri Edhy.

KPK juga menemukan rekening Ahmad Bahtiar dan seorang lagi pemilik PT Aero, Amri, yang diduga menampung dana Rp9,8 miliar dari perusahaan-perusahaan eksportir. Kedua pemegang PT Aero itu diduga sebagai nominee pihak Edhy dan seorang bernama Yudi Surya Atmaja. (Dhk/P-5)

Baca Juga

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Pengacara: Tuntutan Jaksa Terhadap Nurhadi Hal Zalim

👤Widhoroso 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 06:25 WIB
TIM pengacara mantan Sekretaris Mahakamah Agung (MA) Nurhadi menilai tuntutan jaksa KPK ke Nurhadi dan Rezky Herbiyono adalah tindakan...
ANTARA FOTO/Endi Ahmad

Hasnaeni Ingin Hasil KLB Demokrat Segera Disahkan Oleh Kemenkumham

👤Siswantini Suryandari 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 05:39 WIB
Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni yang juga kandidat ketua umum berharap keputusan hasil KLB ini segera...
ANTARA/Asprilla Dwi Adha

SBY Merasa Bersalah Pernah Beri Jabatan Kepada Moeldoko

👤Widhoroso 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 04:50 WIB
SBY kecewa dengan tindakan Moeldoko yang dinilainya tidak kesatria karena telah bersekongkol dengan internal Partai Demokrat melakukan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya