Rabu 13 Januari 2021, 14:09 WIB

KPK Dalami Besaran Fee untuk Juliari Batubara

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Dalami Besaran Fee untuk Juliari Batubara

ANTARA/Dhemas Reviyanto
Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara (JPB). Penyidik memeriksa tersangka Ardian IM dan menggali informasi pengadaan bansos yang dikerjakan perusahaannya dan dugaan besaran fee untuk Juliari.

"Penyidik masih terus menggali terkait dengan proses pengadaan bansos di wilayah Jabodetabek 2020 di Kemensos yang diduga dikerjakan oleh perusahaan saksi dengan adanya pembagian besaran fee kepada tersangka JPB (Juliari)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (13/1).

Ardian IM diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Juliari Batubara. Dalam kasus itu, total ada lima tersangka yakni Juliari, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta dari pihak swasta Ardian I M dan Harry Sidabuke.

Dalam kasus itu, sejauh ini KPK sudah menyita barang bukti uang sekitar Rp14,5 miliar dan tiga mobil yang diduga dibeli dari hasil pungutan dana bansos. KPK belakangan ini juga terus mendalami perusahaan rekanan Kemensos yang menyediakan paket sembako.

Adapun Juliari diduga menerima Rp17 miliar dari dua tahap pengadaan bansos Jabodetabek. KPK menduga Juliari mendapat potongan Rp10 ribu dari setiap paket sembako dari vendor Kemensos melalui penunjukkan langsung. Duit Rp8,2 miliar diduga diterima terkait penyaluran bansos periode pertama dan Rp8,8 miliar pada penyaluran tahap dua.

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf i UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor. (OL-14)

Baca Juga

Antara

Haris Azhar: Berantas Ekstremisme Bukan dengan Menghakimi Ideologi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 27 Januari 2021, 01:23 WIB
Menurutnya, dalam keadaan sulit atau terdesak akibat kondisi ekonomi, seseorang bisa bertindak...
Antara

KPK Selisik Dugaan Aliran Suap PT DI ke Setneg

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 26 Januari 2021, 23:05 WIB
KPK memeriksa Kepala Biro Umum Sekretariat Kemensetneg Piping Supriatna dan mantan Sekretaris Kemensetneg Taufik...
MI/ADAM DWI

Diskriminasi Disebut Untungkan Calon Tunggal Pilkada Balikpapan

👤Indriyani Astuti 🕔Selasa 26 Januari 2021, 22:25 WIB
Tindakan diskriminatif penyelenggara pemilu membuat pemantau pemilu tidak maksimal melakukan sosialisasi kotak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya