Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Jokowi melibatkan KPK hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menentukan calon Kapolri. Selain itu, kelima calon Kapolri mesti mendapatkan kesempatan membeberkan agenda kerja.
“ICW mendesak agar Presiden Jokowi dapat memanfaatkan lembaga pengawas, seperti KPK, PPATK, dan Direktorat Jenderal Pajak, untuk melihat rekam jejak dugaan adanya aliran transaksi tidak wajar dan kepatuhan pembayaran pajak sebelum mengirimkan nama calon Kapolri ke DPR,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
Menurut dia, Jokowi juga dapat membuka kanal masukan dari masyarakat terhadap nama-nama kandidat yang dikirimkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Nantinya masukan publik dapat dijadikan salah satu pertimbangan Jokowi untuk memutuskan nama yang disodorkan ke DPR. “Hal ini penting agar proses seleksi calon Kapolri dapat ditempuh secara transparan, akuntabel, dan partisipatif,” jelasnya.
Kurnia mengatakan Jokowi juga semestinya memasukkan variabel kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai syarat menjadi Kapolri. Tidak hanya patuh, tetapi juga benar dan jujur saat mengisi daftar kekayaan. “ICW meyakini kepatuhan, kebenaran, dan kejujuran saat pelaporan LHKPN menjadi indikator uta ma untuk melihat integritas dari setiap kandidat pejabat publik, terlebih Kapolri,” paparnya.
Di sisi lain, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai tantangan Kapolri di masa depan ialah membangun kepercayaan publik kepada institusi Polri sebagai penegak hukum. “Polri yang beberapa tahun terakhir ini tampak terjebak dalam tarikan politik praktis,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Kompolnas sudah menyerahkan lima nama calon pengganti Jenderal Pol Idham Azis kepada Presiden Jokowi. Kelimanya ialah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar, dan Kepala Bareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto.
Surpres belum
Soal nama calon Kapolri itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum menerima surat presiden (surpres) untuk mendapatkan persetujuan DPR.
Dasco mengatakan DPR RI dalam posisi menunggu surpres tersebut dan jika surat tersebut sudah masuk, institusinya akan memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dasco yakin Presiden Jokowi akan memperhitungkan persyaratan surpres harus sudah masuk ke DPR sebelum batas waktu Idham Azis pensiun pada Februari 2020.
“Tentu saja surpres tersebut akan datang sebelum masa batas waktu jatuh tempo (masa pensiun Idham Azis). Mari kita tunggu saja,’’ ujarnya.
Ketua Komisi III Herman Hery pun mengungkapkan surat presiden pemilihan Kapolri belum diterima DPR. “Tidak benar. Belum ada supres,” ujarnya.
Komentar senada juga dikatakan anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. Menurutnya, jika supres sudah diterima, akan disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya pagi tadi. “Tadi tidak ada dibacakan Ketua DPR. Berarti belum masuk.’’ (Sru/Ant/P-1)
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
POLITIKUS PDIP Aria Bima merespons pernyatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran timbulkan asumsi liar
Lokasi kongres PSI di Solo bukan karena faktor individu ataupun dapat menguntungkan bagi Kaesang.
Proses hukum juga menjadi cerminan bagaimana setiap pihak menyampaikan keyakinannya kepada publik, bukan hanya soal materi perkara semata.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dipastikan hadir ke Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dengan motif kotak-kotak kecil yang dikenakan Prabowo maka topi itu tampak sesuai dengan flat cap khas wilayah utara Inggris
Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan serta fitnah atas tudingan memilki ijazah palsu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved