Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
MENANTU mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman, Rezky Herbiyono meminta Iwan Cendekia Liman untuk menggunakan kata 'babeh' saat merujuk nama mertuanya dalam percakapan elektronik. Itu disebabkan karena Rezky takut apabila percakapannya tersebut disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain babeh, Rezky dan Iwan juga menyebut Nurhadi dengan singkatan B. Bahkan, Iwan mengatakan penyebutan Nurhadi dengan babeh atau B dilakukan karena sebuah kesepakatan.
"Saudara mengatakan di BAP Nomor 82, 'Adapun memang telah ada kesepakatan antara saya dengan Rezky Herbiyono bahwa terkait dengan nama Nurhadi selalu disingkat menjadi B, yang panggilannya babeh, dikarenakan Rezky Herbiyono takut apabila HP-nya disadap oleh KPK," tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada Iwan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (8/1).
Baca juga :Saksi Sebut Nurhadi dan Menantunya Dapat Menangani Perkara PT MIT
"Betul," jawab Iwan.
"Itu biasanya chat-nya dimulai dari saudara Rezky Herbiyono, kita tinggal mengikut aja. Ketika dia dari awal minta agar Pak Nurhadi dipanggil B atau babeh, kita ngikut," tandasnya.
Iwan adalah seorang pengusaha yang diminta Rezky untuk dipinjami uang sebesar Rp10 miliar untuk pengurus perkara hukum antara PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).
Awalnya, Rezky memperkenalkan Iwan kepada Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto. Dalam kesaksian Iwan, saat itu Rezky menyebut bahwa dirinya dan Nurhadi sedang menangani perkara yang dialami oleh Hiendra. (OL-2)
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
MANAJEMEN PT Hutama Karya (Persero) menegaskan mendukung aksi bersih-bersih BUMN yang dilakukan KPK setelah mantan dirut perusahaan itu terjerat kasus korupsi tol transsumatra
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
KPK membantah tudingan telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.
Dito Mahendra, hingga kini, belum diperiksa KPK usai rumahnya digeledah sampai menjadi terdakwa kasus kepemilikan senjata ilegal.
KPK menjadwalkan pemeriksaan advokat Lucas terkait pencucian uang yang menjerat sekretaris MA Nurhadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved