Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PERSOALAN politik yang belakangan ini mengemuka perlu menjadi perhatian semua pihak. Masalah politik yang muncul perlu diatasi agar tidak menjadi penghambat upaya pemulihan ekonomi di tahun ini.
"Kita tidak boleh melupakan di samping permasalahan ekonomi dan optimisme kita akan kebangkitan, kita tetap harus memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan sosial politik. Jangan sampai kemudian persoalan-persoalan sosial politik ini nanti justru malah menjadi penghalang bagi kita untuk bangkit," tegas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk Asa Politik Indonesia 2021, Rabu (6/1).
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menyinggung persoalan organisasi FPI yang kemudian dilarang oleh pemerintah. Ia juga menilai isu radikalisme di kalangan generasi muda kini mengkhawatirkan. Menurutnya, masalah politik dan sosial yang muncul itu perlu menjadi perhatian agar tak memengaruhi optimisme publik terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
"Kita tahu pemerintah baru saja melakukan atau membuat penegasan tentang pembubaran organisasi-organisasi tertentu yang tidak sejalan dengan politik bernegara. Akan tetapi, kita juga dikejutkan ternyata generasi muda kita, dari survei yang ada, bahwa radikalisme berada pada angka yang cukup mengkhawatirkan," ucapnya.
Lestari mengatakan di awal tahun ini ada semangat serta optimisme publik agar Indonesia bisa bangkit dan pulih. Dari sejumlah proyeksi para ekonom, imbuhnya, muncul harapan-harapan perekonomian bisa bangkit di tahun ini. Terlebih, pemerintah sudah mengambil keputusan seluruh masyarakat akan mendapatkan vaksin secara gratis.
"Tentu kita optimis dan dalam optimisme ini kita tetap harus mengedepankan kemanusiaan karena sesungguhnya kemanusiaan harus mendapatkan tempat yang pertama dan utama," ucapnya.
Ia juga berharap agar para pejabat negara dan politikus bisa mengedepankan kepemimpinan yang baik untuk membawa masyarakat keluar dari keterpurukan akibat pandemi.
"Kita juga berharap para para pimpinan, para pemangku kepentingan, para pejabat negara, khususnya kawan-kawan politisi dapat mengedepankan yang disebut sebagai mindfulness dan compassionate leadership sehingga bisa membawa masyarakat untuk keluar dari semua situasi sulit," ujarnya. (OL-14)
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
EKS narapidana terorisme (napiter) Haris Amir Falah mengungkapkan desa sering menjadi sasaran utama kelompok radikal dalam merekrut anggota baru.
Saat ini kita harus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat langkah strategis mengatasi radikalisme.
Program berupa pelatihan kewirausahaan berbasis perempuan ini merupakan wujud women empowerement di sisi lingkup yang lebih luas dan berkelompok.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved