Senin 04 Januari 2021, 22:45 WIB

Dewan Pers Minta Pasal 2d Maklumat Pelarangan FPI Dicabut

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Dewan Pers Minta Pasal 2d Maklumat Pelarangan FPI Dicabut

Dok.MI
Arif Zulkifli

 

KEPOLISIAN RI mengklaim Larangan konten Front Pembela Islam (FPI) yang ada dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2020 tertanggal 1 Januari 2021 tidak mengekang kebebasan pers. Poin 2d dikhususkan tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI dinyatakan hanya berlaku untuk masyarakat umum.

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli mengatakan Maklumat Kapolri khususnya pada poin 2d tetap berpotensi melanggar kebebasan pers. Mengingat hal itu bisa disalahtafsirkan oleh kepolisian di berbagai daerah di Indonesia.

"Dewan Pers menghargai pernyataan polisi yang akan menjaga kebebasan pers. Namun Maklumat Kapolri itu terutama pasal 2d tetap berpotensi ditafsirkan berbeda oleh polisi di pelbagai wilayah," ungkapnya kepada Media Indonesia.

Baca juga: Plt Sekwan Positif Covid-19, Gedung DPRD DKI Ditutup 2 Pekan

Untuk itu, lanjutnya, sikap Dewan Pers tetap meminta Kapolri mencabut maklumat tersebut. Bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi, dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), pihaknya terus mendorong upaya penegakan kebebasan pers.

"Sejumlah asosiasi seperti AJI, PWI, ITJI, Forum Pemred meminta Kapolri memcabut maklumat agar tidak melahirkan efek buruk bagi kebebasan pers," imbuhnya.

Sebelumnya Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Argo Yuwono mengatakan Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis tidak mengekang kebebasan pers dalam membuat berita. Poin 2d dikhususkan pada penyebaran atau pengaksesan konten terkait FPI untuk masyarakat umum.

"Sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tak perlu risau karena dilindungi Undang-Undang Pers (UU Nomor 40 Tahun 1999). Kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional," kata dia.(OL-4)

Baca Juga

Antara

Perkuat Penanaman Nilai Pancasila Demi Membangun Karakter Anak Bangs

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 30 September 2022, 18:35 WIB
Menurut Rerie, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan dan dibangun menjadi karakter setiap anak...
Ist

SKI: Hadapilah Resesi dengan Sense of Crisis dan Persatuan

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 30 September 2022, 17:33 WIB
Presiden RI Joko Widodo  mengeluarkan pernyataan agar Menteri Keuangan berhati-hati dalam...
Antara

Mau Nyapres, Anies Harap Isu Program Lebih Menonjol Dibandingkan Isu Negatif

👤 Putri Anisa Yuliani 🕔Jumat 30 September 2022, 17:11 WIB
Menurutnya, masa kampanye pemilu kerap diwarnai isu negatif, yang tidak berkaitan dengan program kerja. Anies berharap warga...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya