Senin 04 Januari 2021, 15:13 WIB

KPU Diminta Benahi Masalah DPT yang Terus Berulang

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
KPU Diminta Benahi Masalah DPT yang Terus Berulang

Ilustrasi
Pilkada 2020

 

PERMASALAHAN pada daftar pemilih tambahan (DPT) berpotensi menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantobi, keterbukaan informasi data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap pemangku kepentingan lain, masih kurang sehingga mengakibatkan lembaga terkait punya data yang berbeda-beda.

Baca juga: Abu Bakar Baasyir Bebas Murni pada 8 Januari

"Masalah klasik ini bermuara pada satu titik informasi dan data. KPU harus membuka data jangan berasalan ada data pengecualian dan sebagainya," tutur Alwan di Jakarta, Senin (4/1).

Ia mencontohkan, persoalan pada DPT saat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pengawasan terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) saat pencocokan dan penelitian (coklit). Bawaslu, ujar Alwan, tidak mempunyai  data pembanding karena A-KWK yang berisi data pemilih untuk digunakan dalam Coklit tidak diberikan oleh KPU.

Disampaikan Alwan, dalam permasalahan DPT pada prinsipnya ialah melakukan sinkronisasi dengan menambahkan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih seperti orang yang sudah menikah atau telah berusia 17 tahun, lalu  mencoret pemilih yang diangap tidak memenuhi syarat seperti seorang yang berstatus TNI/Polri atau telah meninggal dunia. Namun, permasalahan ini tidak kunjung selesai. Masalah pada DPT, imbuh Alwan, diperparah ketika masing-masing pihak antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), partai politik, KPU, dan Bawaslu punya data yang berbeda-beda.

"Jadi berdebat soal data padahal sumbernya sama, (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan atau DP4).  DPT bukan pada soal DP4, kualitas coklit PPDP yang tidak benar, atau aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) nya. Menurut saya bermasalahnya di sistem proses input data pemilih oleh penyelenggara pemilihan," tukasnya. (OL-6)
 

Baca Juga

Dok. BKN

Barisan Ksatria Nusantara akan Gelar Ksatria Award 2021 Apresiasi Gerakan Rawat NKRI

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 29 November 2021, 22:16 WIB
Ia mengatakan penilaian BKN berasal dari masukan dan penilaian dari para pakar yang independen dan kredibel sehingga orang-orang ini layak...
Antara

Begini Modus Mafia Tanah, Palsukan Surat Kuasa hingga KTP

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 29 November 2021, 20:40 WIB
Dia menyebut mafia tanah ini mencari legalitas di pengadilan. Kemudian modus lainnya ialah memalsukan surat...
Dok: Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Lantik Tiga Kepala UPT Pemasyarakatan

👤Rahmatul Fajri 🕔Senin 29 November 2021, 20:40 WIB
Ibnu juga menyinggung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jokowi Jamin Keamanan Investasi

Pengusaha meminta pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang mempercepat proses perbaikan UU Cipta Kerja seusai putusan MK.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya