Januari 2021, Cair Bansos Rp300 Ribu

MULAI Senin (4/1/2020) tahun depan, sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia menerima bantuan sosial tunai Rp300 ribu per bulan hingga April.

"Ini diberikan Januari, Februari, Maret, dan April. Jadi, selama empat bulan. Kami berharap satu minggu bisa kelar di seluruh Indonesia dengan melibatkan PT Pos Indonesia sebagai distributor. Untuk Papua memerlukan mekanisme berbeda," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

"Jangan digunakan untuk membeli rokok. Kami akan pantau. Insya Allah Februari kami sudah punya alat untuk mengetahui barang apa saja yang dibelanjakan," lanjut Mensos.

Terkait pelibatan Pos Indonesia, menurut Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, untuk mencegah terjadinya kerumunan warga masyarakat. "Uang bantuan diantar satu per satu oleh Pos Indonesia ke rumah. Jadi, masyarakat tidak perlu datang ke kantor pos."

Tahun depan, pemerintah memutuskan mengubah skema program jaring pengaman sosial di Jabodetabek dari semula bantuan sosial berupa sembako di 2020 menjadi uang tunai. "Uang ini harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pangan. Presiden sudah wanti-wanti, jangan digunakan untuk membeli rokok," tegas Muhadjir.

Saat ini, Kemensos terus membereskan data para penerima lalu mengembalikan ke pemerintah daerah untuk diverifikasi. Sebelum Jumat (1/1/2021), Kemensos sudah menerima kembali data hasil verifikasi tersebut.

"Kami tidak ada libur karena ingin menyampaikan sesuai instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama Januari sudah diberikan kepada penerima manfaat," ujar Risma.

Menurut Mensos, jaring pengaman sosial harus secepat mungkin diberikan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan hidup. "Kalau kita lihat, bantuan untuk sembako itu sekitar Rp3,76 triliun. Kalau itu dibagi ke 500 daerah, kurang lebih sekitar Rp60 miliar setiap daerah sehingga dana itu berputar untuk kebutuhan pokok. Artinya, ada perputaran uang cukup besar di daerah," ungkap Risma.

Jangan dipotong

Dalam APBN 2021, pemerintah menyiapkan anggaran Rp110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Sebanyak Rp45,1 triliun untuk program kartu sembako yang menyasar 18,8 juta KPM. Setiap KPM memperoleh Rp200 ribu per bulan.

Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah menyiapkan dana Rp28,7 triliun bagi 10 juta KPM. Ada pula program kartu prakerja Rp10 triliun, BLT dana desa Rp14,4 triliun, dan terakhir diskon tarif listrik selama 6 bulan sebesar Rp3,78 triliun.

Presiden Joko Widodo berpesan kepada jajaran menteri dan seluruh pihak terkait untuk tidak main-main dengan uang tersebut. "Jangan sampai ada potongan. Proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya pikir itu yang kita inginkan."

Di sisi lain, KPK terus mendorong perbaikan tata kelola penyaluran bansos di Kemensos agar realisasi program ini lebih tepat sasaran.

Sementara itu, anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan kini pemeriksaan korupsi dana bansos di Kemensos sudah dalam tahap akhir. BPK memperluas cakupan sampling dalam mengaudit anggaran penanganan pandemi covid-19 pemerintah. (Cah/Try/Wan/X-3)