Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
PEMERINTAH Afghanistan mengharapkan Jusuf Kalla dan ulama-ulama di Indonesia bisa mengundang pihak Taliban untuk berdialog mengakhiri konfl ik kekerasan di negara tersebut.
Menteri Agama dan Haji Republik Islam Afghanistan Mohammad Qasim Halimi menyebutkan pihaknya bersedia berunding dengan Taliban atas inisiasi dari JK dan ulama di Indonesia.
“Kita ingin Pak JK dan ulama Indonesia memfasilitasi dialog ulama Afghanistan dan ulama Taliban untuk mengakhiri konflik,” katanya saat berdialog dengan Jusuf Kalla (JK) seperti yang dilaporkan wartawan Media Indonesia Emir Chairullah dari Istana Presiden Afghanistan Char Chinar Palace di Kabul, kemarin.
Ia menyebutkan, selama ini terjadi perbedaan di antara faksi di Afghanistan yang ingin mencari bentuk pemerintahan negara Islam mana yang cocok. Akibat perbedaan itu terjadi teror dan saling bunuh sesama warga. “Ini harus diakhiri. Kita ingin mendiskusikan bentuk pemerintahan yang cocok,” ujarnya.
Dalam menanggapi hal tersebut, JK yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) menyatakan komitmennya untuk terus mengajak pihak-pihak yang berkonfl ik di Afghanistan untuk terus berunding mengakhiri kekerasan di negara tersebut. Pihaknya akan mengajak ulama-ulama di Indonesia untuk membujuk Taliban agar mau berdialog dengan pemerintah Afghanistan.
“Itu salah satu opsi untuk mengundang pihak-pihak yang terlibat konfl ik melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI),” kata Wakil Presiden Ke-10 dan Ke- 12 RI itu.
JK menyebutkan dirinya akan berkoordinasi dengan MUI mengenai ajakan tersebut. Selain itu, JK akan melapor ke Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk berkoordinasi. “Apalagi ini program yang pernah digagas pemerintah,” jelasnya.
Duta Besar RI untuk Afghanistan Arief Rachman mengatakan kedatangan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla ke Kabul sangat dinantikan pihak otoritas Afghanistan untuk dapat memberikan solusi bagi perdamaian di negara Islam tersebut. (P-1)
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
AKTIVIS pendidikan Malala Yousafzai meminta para pemimpin Muslim untuk menentang kebijakan represif Taliban di Afghanistan.
MALAYSIA, Indonesia, India, Afghanistan, dan Jepang dengan keras mengutuk serangan Israel terhadap Iran pada Sabtu (26/10). Mereka mengatakan itu sebagai pelanggaran hukum internasional.
PM Malaysia Anwar Ibrahim pada Sabtu (19/10) mengutuk keras pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar oleh pasukan Israel. Begitu pun pemerintahan sementara Taliban di Afghanistan.
KELOMPOK ISIS mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri mematikan di Kabul yang menewaskan sedikitnya enam orang.
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved