Lemhannas Minta Pemerintah Jamin Vaksinasi Sukses dan Aman

LEMBAGA Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI meminta pemerintah menjamin keamanan vaksin dalam rangka penanganan covid-19. Kebijakan vaksinasi juga harus langsung di bawah presiden untuk memastikan kesuksesannya mulai distribusi hingga implementasi.

"Pemerintah perlu menjamin vaksin yang diberikan aman, termasuk mencegah pemalsuan vaksin," ujar Gubernur Lemhannas Letnan Jenderal TNI Purn Agus Widjojo saat memberi keterangan resmi dan didampingi Wakil Gubernur Lemhannas Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan, dan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas Mayor Jenderal TNI Rahmat Pribadi, di Jakarta, Selasa (22/12).

Kemudian juga hadir Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas Laksamana Muda TNI Prasetya Nugraha, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas Reni Mayerni, dan Kepala Biro Humas Lemhannas Brigadir Jenderal TNI Sugeng Santoso.

Menurut Agus, pemerintah mesti mengantisipasi vaksin covid-19 palsu yang berpotensi muncul di tengah upaya pemulihan kesehatan masyarakat. Vaksinasi harus di bawah monitoring Presiden Joko Widodo.

Tujuannya supaya segala sumber daya pemerintah yang tersedia, termasuk TNI dan Polri bisa dimanfaatkan. Lainnya untuk memastikan program vaksinasi nasional berjalan dengan baik sesuai kaidah ilmu pengetahuan.

Baca juga: HIPMI Yakin Vaksinasi Jadi Sentimen Positif Ekonomi Nasional

Di samping itu, pemerintah pusat dan daerah harus terus-menerus mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Kewaspadaan tinggi tetap harus dijaga untuk mencegah lonjakan kasus atau serangan gelombang kedua, sebelum pandemi benar-benar berlalu," jelasnya.

Pasalnya, Agus mengatakan protokol kesehatan merupakan perlindungan paling ampuh dalam memutus rantai penyebaran covid-19. Sementara vaksin hanya sebatas pencegahan.

"Vaksin tidak menjamin bebas covid-19 dan tetap bisa menularkan ke orang-orang di sekitarnya,” ungkapnya.

Agus juga mengingatkan vaksinasi mesti dilakukan secara masif, cepat, efektif dan terarah mulai distribusi hingga implementasi di lapangan. Pemerintah perlu pula mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul di lapangan seperti infrastruktur distribusi dan rantai pasokan vaksin.

"Termasuk pula mengenai ketersediaan tenaga kesehatan, integrasi data dan jadwal untuk suntikan pertama dan suntikan kedua, serta pertolongan terhadap kemungkinan munculnya efek samping akibat vaksinasi," pungkasnya.(OL-5)