Selasa 22 Desember 2020, 15:36 WIB

Lemhannas Minta Pemerintah Jamin Vaksinasi Sukses dan Aman

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Lemhannas Minta Pemerintah Jamin Vaksinasi Sukses dan Aman

ANTARA FOTO/Moch Asim
Ilustrasi vaksin

 

LEMBAGA Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI meminta pemerintah menjamin keamanan vaksin dalam rangka penanganan covid-19. Kebijakan vaksinasi juga harus langsung di bawah presiden untuk memastikan kesuksesannya mulai distribusi hingga implementasi.

"Pemerintah perlu menjamin vaksin yang diberikan aman, termasuk mencegah pemalsuan vaksin," ujar Gubernur Lemhannas Letnan Jenderal TNI Purn Agus Widjojo saat memberi keterangan resmi dan didampingi Wakil Gubernur Lemhannas Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan, dan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas Mayor Jenderal TNI Rahmat Pribadi, di Jakarta, Selasa (22/12).

Kemudian juga hadir Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas Laksamana Muda TNI Prasetya Nugraha, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas Reni Mayerni, dan Kepala Biro Humas Lemhannas Brigadir Jenderal TNI Sugeng Santoso.

Menurut Agus, pemerintah mesti mengantisipasi vaksin covid-19 palsu yang berpotensi muncul di tengah upaya pemulihan kesehatan masyarakat. Vaksinasi harus di bawah monitoring Presiden Joko Widodo.

Tujuannya supaya segala sumber daya pemerintah yang tersedia, termasuk TNI dan Polri bisa dimanfaatkan. Lainnya untuk memastikan program vaksinasi nasional berjalan dengan baik sesuai kaidah ilmu pengetahuan.

Baca juga: HIPMI Yakin Vaksinasi Jadi Sentimen Positif Ekonomi Nasional

Di samping itu, pemerintah pusat dan daerah harus terus-menerus mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Kewaspadaan tinggi tetap harus dijaga untuk mencegah lonjakan kasus atau serangan gelombang kedua, sebelum pandemi benar-benar berlalu," jelasnya.

Pasalnya, Agus mengatakan protokol kesehatan merupakan perlindungan paling ampuh dalam memutus rantai penyebaran covid-19. Sementara vaksin hanya sebatas pencegahan.

"Vaksin tidak menjamin bebas covid-19 dan tetap bisa menularkan ke orang-orang di sekitarnya,” ungkapnya.

Agus juga mengingatkan vaksinasi mesti dilakukan secara masif, cepat, efektif dan terarah mulai distribusi hingga implementasi di lapangan. Pemerintah perlu pula mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul di lapangan seperti infrastruktur distribusi dan rantai pasokan vaksin.

"Termasuk pula mengenai ketersediaan tenaga kesehatan, integrasi data dan jadwal untuk suntikan pertama dan suntikan kedua, serta pertolongan terhadap kemungkinan munculnya efek samping akibat vaksinasi," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

dok.Ant

Saat Gus Mus, Iwan Fals, Kang Emil dan Sujiwo Tejo Merespon Kode Rambut Putih Jokowi

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 01 Desember 2022, 05:51 WIB
SOAL kode "rambut putih" hari-hari belakangan ramai jadi perbincangan netizen, usai Presiden Joko Widodo menyinggungnya sebagai...
Dispenal

Penunjukkan Yudo Margono Dinilai sebagai Upaya Pemenuhan Janji Politik Jokowi

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Rabu 30 November 2022, 22:21 WIB
Penunjukkan Yudo Margono dinilai sebagai upaya pemenuhan janji politik menjadikan Indonesia sebagai poros maritim...
MI/Adam Dwi

MK Tolak Permohonan Advokat Soal Saksi Dapat Pendampingan Hukum

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 30 November 2022, 21:06 WIB
MK menegaskan pendampingan saksi oleh penasihat hukum (advokat) dalam pemeriksaan perkara pidana penting. Namun, materi dimaksud tidak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya