Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan program bebas korupsi.
Kedua lembaga itu bakal bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya masing-masing untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Itu dalam rangka menjalankan tugas pokok mencegah supaya tidak terjadi korupsi. Pada April 2020, KPK ikut sejak awal dalam monitoring atas penyelenggaraan program penanganan covid-19," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Kementerian Kesehatan, Kamis (17/12).
Baca juga: KPK Gandeng PPATK untuk Selisik Dana Bansos
Kedua lembaga ini nantinya akan banyak melakukan pelatihan dan pendidikan antikorupsi. KPK juga akan melakukan pemantauan, pengamanan, dan pertukaran informasi data berdasarkan beberapa program yang disepakati dengan Kemenkes.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendukung program kerja sama ini. Menurutnya, kerja sama dengan KPK bisa membuat pelayanan Kemenkes lebih baik lagi.
"Saya berharap kita semua dan seluruh pegawai ASN Kementerian Kesehatan dapat menjadi contoh dan panutan yang baik. Saat ini negara butuh aparatur yang tidak hanya kompeten, tapi juga yang berintegritas," ujar Terawan.
Kerja sama ini bukan yang pertama dilakukan KPK dengan Kemenkes. Kedua lembaga itu pernah menandatangani nota kesepahaman dengan konteks yang sama pada 2016. (OL-1)
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Sebanyak Rp33 juta berhasil dikumpulkan pegawai KPK melalui metode zakat. Sementara itu, ada Rp12 juta infak yang juga terkumpul untuk menambah beasiswa yang diberikan.
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten.
Dari 356 ribu ODHIV tersebut, sekitar 67 persen atau 239.819 orang sedang dalam pengobatan dan sekitar 55 persen atau 132.575 virusnya tersupresi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved