Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan program bebas korupsi.
Kedua lembaga itu bakal bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya masing-masing untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Itu dalam rangka menjalankan tugas pokok mencegah supaya tidak terjadi korupsi. Pada April 2020, KPK ikut sejak awal dalam monitoring atas penyelenggaraan program penanganan covid-19," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Kementerian Kesehatan, Kamis (17/12).
Baca juga: KPK Gandeng PPATK untuk Selisik Dana Bansos
Kedua lembaga ini nantinya akan banyak melakukan pelatihan dan pendidikan antikorupsi. KPK juga akan melakukan pemantauan, pengamanan, dan pertukaran informasi data berdasarkan beberapa program yang disepakati dengan Kemenkes.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendukung program kerja sama ini. Menurutnya, kerja sama dengan KPK bisa membuat pelayanan Kemenkes lebih baik lagi.
"Saya berharap kita semua dan seluruh pegawai ASN Kementerian Kesehatan dapat menjadi contoh dan panutan yang baik. Saat ini negara butuh aparatur yang tidak hanya kompeten, tapi juga yang berintegritas," ujar Terawan.
Kerja sama ini bukan yang pertama dilakukan KPK dengan Kemenkes. Kedua lembaga itu pernah menandatangani nota kesepahaman dengan konteks yang sama pada 2016. (OL-1)
Keputusan ini diambil untuk pegawai KPK yang biasa bekerja dari Gedung Merah Putih. Pegawai yang sedang mendapatkan tugas di luar Markas KPK tetap menyelesaikan pekerjaan seperti biasa.
Aset itu berkaitan dengan kasus dugaan rasuah di LPEI dengan klaster PT SMJL dan PT MAS. Areal konsensi itu milik PT Kalimantan Prima Nusantara (KPN).
KETUA Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah memiliki beban besar, salah satunya menyelesaikan dan meminimalisir korupsi haji.
KPK memeriksa Mantan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Abdul Muhyi hari ini, (29/8) untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024
Masalah dalam kasus ini adalah karena adanya selisih dalam pembayaran iklan BJB ke media masa. Uang yang lebih bukan dikembalikan, namun, malah dijadikan dana non-budgeter.
Buruh merupakan korban dalam kasus ini. Noel cs menarget pekerja untuk memberikan uang demi kekayaan pribadi, dengan memanfaatkan syarat sertifikat K3 dalam bekerja.
Kementerian Kesehatan resmi menetapkan PT Etana Biotechnologies Indonesia sebagai salah satu Laboratorium Pusat Unggulan Pengembangan Vaksin dan Produk Bioteknologi.
MENINGKATNYA kasus campak di Indonesia dinilai berkaitan dengan turunnya cakupan imunisasi rutin lengkap dalam beberapa tahun terakhir.
KABUPATEN Sumenep, Jawa Timur menetapkan Kasus Luar Biasa (KLB campak) karena kasus yang mulai menunjukkan grafik meningkat. Per 21 Agustus 2025 terdeteksi 1.035 kasus campak di Sumenep.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) tengah mengejar target eliminasi kasus campak di Sumenep, Madura. Saat ini telah ditetapkan status Kejadian Luar Biasa campak (KLB Campak) di Sumenep.
Kasus Raya, anak yang meninggal karena tubuhnya dipenuhi dengan cacing di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, seharusnya bisa dicegah jika keluarga dan lingkungan sekitar saling mengingatkan.
Jika diabetes menyerang di usia muda, tubuh akan terpapar kadar gula darah tinggi dalam jangka waktu panjang, sehingga risiko komplikasi seperti penyakit jantung, stroke dan lainnya meningkat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved