KPU Tunda Pilkada di Kabupaten Boven Digoel

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memutuskan menunda pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Boven Digoel, Papua. Penundaan lantaran proses sengketa yang masih berjalan.

"KPU provinsi menetapkan keputusan penundaan atas usulan KPU kabupaten atau kota dan prosedur itu sudah dilakukan," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa (8/12).

Menurut Arief, KPU belum bisa menentukan jadwal tahapan Pilkada di Kabupaten Boven Digoel kembali digelar. KPU menunggu adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

"Jadi Pilkada ini mau ditunda sampai kapan nanti setelah ada proses dan keputusan yg berkekuatan hukum tetap," ucap Arief.

Sengketa yang diajukan pasangan Yusak Yaluwo-Yacob Waremba ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. Pencalonan keduanya dibatalkan pada 28 November 2020 karena Yusak-Yacob diduga tidak memenuhi syarat (TMS).

Yusak pernah terjerat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu membuat pendukung calon nomor urut 4 itu memanas di Kabupaten Boven Digoel.

Baca juga : Kapolri Perintahkan Aparat Tingkatkan Pengamanan dan Kenakan Rompi

Pilkada di Kabupaten Boven Digoel diikuti 4 pasangan calon. Nomor urut satu Lukas Ikwaron-Lexi Romel, diusung Partai NasDem dan Partai Gerindra; nomor urut dua Chaerul Anwar-Nathalis B. Kaket, diusung oleh PPP dan PKB; nomor urut tiga Martinus Wagi-Isak Bangri, diusung oleh PDIP dan PKS; dan Yusak-Yacob, diusung tiga partai: Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Perindo.

Sementara itu,  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa di wilayah tersebut  sangat memungkinkan terjadinya potensi konflik.

"Tentu dari aparat keamanan juga akan melakukan antisipasi termasuk diantaranya memperkuat pada saat pelaksanaan pilkada kalau memang nanti potensi kekerasan atau konfliknya dianggap ada. Ini msh dinamis," ujar Tito seusai melakukan rapat koordinasi persiapan pilkada di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (8/12).

Hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo, perwakilan TNI dan Polri, serta Badan Intelejen Negara (BIN).

Menurut Tito, apabila ada potensi kerawanan, tambahan personil pengamanan siap dikerahkan seperti pergeseran pasukan. Namun hal itu tidak mudah karena kondisi geografis wilayah tersebut yang hanya bisa dijangkau oleh pesawat terbang.

"Kalau menggunakan jalur darat itu melalui Merauke bisa 6-7 jam ke sana. Oleh krn itu, penebalan pasukan memang perlu di sana. Tapi sekali lagi, kita menunggu hasil dari gugatan setelah adanya keputusan hukum inkracht (berkekuatan hukum tetap)," tukas Tito. (OL-2)